Krusial.com| Aceh Selatan – Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahunnya melanda beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, terutama saat musim hujan tiba.
Hal ini disampaikan Bupati Aceh Selatan ,Tgk . Amran dalam Fokus Group Discussion yang digelar Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui BPBD Aceh Selatan dan Tsunami And Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (USK) beserta Forkopimda dan dinas terkait dalam membahas dokumen dan peta kajian resiko bencana banjir Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022-2027 di ruang rapat Kantor Bupati Aceh Selatan, Rabu (3/8/2022).
Diskusi ini menghadirkan pemateri dari tim Pusat Studi Mitigasi Bencana Universitas Syiah Kuala diantaranya, Dr. Syaumi Syahreza, M.Si, Imam Munandar, S.T, M.Si, dan Ismiatur R Nur, ST., M.Si.
Masih dalam sambutannya, bupati menegaskan perlunya kesadaran akan pentingnya pencegahan maupun kesiapsiagaan terhadap bencana banjir dan membutuhkan dukungan serta komitmen bersama dari seluruh pihak.
” Kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah dengan kategori risiko sedang sampai dengan tinggi, terkait kemungkinan terjadinya bencana alam, terutama banjir,” tutur bupati.
Menurut bupati untuk menjamin terselenggaranya pencegahan, kesiapsiagaan, maupun penanganan bencana banjir dengan tepat dan terukur, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu melakukan upaya yang terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak, antara lain berbagai perangkat daerah terkait, serta tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
” Hal ini sebagai bentuk nyata upaya pemerintah daerah dalam memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana banjir,” lanjutnya.
Sementara itu, diwawancarai terpisah, Koordinator Tim Pengkajian Risiko Bencana Banjir dari Pusat Mitigasi Bencana Universitas Syiah Kuala, Dr. Saumi Syahreza, M.Si, mengatakan FGD penyusunan kajian resiko bencana banjir Aceh Selatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data dari pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.
” Ini sebagai bahan penyusunan dokumen kajian dan peta risiko bencana banjir Aceh Selatan, agar menghasilkan kajian dan peta risiko bencana banjir berdaya guna bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan,” jelasnya.
Saumi menambahkan potensi dampak negatif yang timbul nantinya akan dihitung berdasarkan kerentanan dan kapasitas daerah Aceh Selatan.Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan pada suatu kawasan
” Ini adalah upaya kita bersama untuk mengkaji potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana banjir yang sering melanda kawasan Aceh Selatan,” ucap akademisi USK ini.
Saumi melanjutkan penyusunan kebijakan rencana penanggulangan bencana (RPB) banjir akan disusun berdasarkan kajian resiko banjir ini, sehingga pengkajian risiko bencana yang komprehensif akan menghasilkan penanganan yang lebih baik dalam mengantisipasi dampak bencana banjir.
” Termasuk pemberdayaan masyarakat, dampak galian C, penebangan hutan, dan tindakan lainnya yang memicu terjadinya bencana,” lanjut Saumi.
Menurutnya selama ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sangat konsisten melakukan langkah-langkah penanganan bencana melalui BPBD dan dinas terkait lainnya.
” Pemerintah Aceh Selatan melalui BPBD sudah melakukan langkah besar dalam mengatasi bencana banjir, dimana sebagian daerah lain belum sepenuhnya melakukan,” tandasnya.(Safdar.S)
