Krusial.com — Pemerintah Aceh meminta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dipercepat di seluruh kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting karena Aceh memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir 2026.
Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik saat mengikuti diskusi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9/2026).
Taufik hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza.
Diskusi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, jajaran pemerintah kabupaten/kota, SKPA, Asisten Deputi PRB, serta pakar kebencanaan.
Taufik mengatakan, forum tersebut diperlukan untuk menyinkronkan langkah pemerintah dalam menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Dalam diskusi itu, sejumlah persoalan pemulihan turut menjadi perhatian. Di antaranya penyelesaian lahan untuk hunian tetap (huntap), optimalisasi posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan.
T. Robby Irza juga menyoroti pendataan dan pelaporan program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah mengetahui secara utuh program yang sedang berjalan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan.
Selain persoalan rehab-rekon, Robby melaporkan percepatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang masih terus didorong pemerintah.
Sementara itu, Deputi Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Tim tersebut akan memberikan masukan strategis agar pelaksanaan pemulihan berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan proses pendampingan serta pengawalan rehab-rekon berjalan dengan baik. Sejumlah persoalan yang dinilai sensitif dalam proses pemulihan, kata dia, perlu dikawal bersama agar penanganannya lebih efektif.
Para pakar kebencanaan dalam forum tersebut turut menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi untuk memperkuat strategi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. ***
Tinggalkan Balasan