Krusial.com — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Cut Nyak Dhien, Bapperida Aceh Barat, Senin (5/10/2026).
Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil mengatakan penanganan kemiskinan membutuhkan program yang terpadu, tepat sasaran dan berbasis data. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Setiap program harus berpijak pada data yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan data terpadu perlu dioptimalkan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapat perhatian dan intervensi yang sesuai,” kata Said.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Aceh Barat pada Maret 2025 tercatat 15,50 persen. Angka tersebut setara dengan 34,55 ribu penduduk miskin.
Sementara itu, Said menyebut tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada Maret 2026 mencapai 12,34 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat agar pemerintah daerah terus mempercepat program penanggulangan kemiskinan.
“Data ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program yang tepat sasaran, terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Said menjelaskan, kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada tiga strategi utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program. Intervensi terhadap keluarga dan wilayah yang menghadapi kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
“Setiap perangkat daerah perlu bergerak dalam satu arah dan sasaran yang terpadu. Keluarga dan wilayah yang menghadapi kemiskinan memerlukan intervensi yang saling melengkapi,” katanya.
Menurut Said, Rakor dan Desk TKPK 2026 juga diarahkan untuk mengevaluasi capaian program sekaligus menyusun langkah percepatan hingga akhir tahun. Pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran yang jelas mengenai program yang telah berjalan, kendala di lapangan serta tindak lanjut yang perlu dilakukan.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekda Aceh Barat Kurdi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat Wistha Nowar serta Kepala Bapperida Aceh Barat Abdul Wahab.
Said berharap hasil rakor tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menghasilkan kesepakatan dan langkah terukur dalam mempercepat penurunan kemiskinan di Aceh Barat.
“Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan diukur dari perubahan yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. ***
Tinggalkan Balasan