Menu

Mode Gelap

Daerah · 24 Apr 2024 WIB ·

Terkait Gift Voucher Rp50 Ribu, APH Diminta GeRAK Aceh Barat Panggil PT AJB dan DPRK


					Terkait Gift Voucher Rp50 Ribu, APH Diminta GeRAK Aceh Barat Panggil PT AJB dan DPRK Perbesar

Krusial | Meulaboh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra, mendesak pihak aparat penegak hukum (APH) untuk segera memanggil pihak-pihak terlibat dalam dugaan gratifikasi antara PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB) dengan pihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat.

Edy Syahputra mengatakan, perusahaan dan anggota DPRK itu perlu dipanggil guna dimintai klarifikasi atas dugaan gratifikasi dari perusahaan tambang batu bara PT AJB.

“Bahwa dari bukti, informasi dan juga berita yang kami dapatkan, ada beberapa lembar kertas gift voucher Rp50 ribu diduga milik PT AJB diberikan ke anggota DPR untuk bisa berbelanja di salah satu mall pusat perbelanjaan,” kata Edy, dalam keterangan persnya, Rabu, 24 April 2024.

Bukti dan informasi itu, menurut Edy, berdasarkan pengakuan dari satu anggota dewan, yakni Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli SE, yang telah menolak keras pemberian voucher tersebut sebagaimana telah dimuat di media.

Baca Juga:  Terungkap, 8 Warga Aceh Seludupkan Etnis Rohingya, 4 Pelaku Ditangkap Polisi

Edy menilai, pemberian gift voucher tersebut adalah bagian dari gratifikasi diduga dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara kepada anggota dewan.

“Tentunya, pemberian ini menurut kami akan menimbulkan conflict of interest dalam urusan persoalan tambang batu bara, apalagi perusahaan tersebut sedang disorot akan penggunaan jalan hauling yang melintasi jalan kabupaten dan juga aktivitas hauling batu bara hingga merusak jalan dan tercecernya batu bara ke jalan,” ujarnya.

Sebab itu, GeRAK Aceh Barat mendorong, supaya APH segera memanggil kedua belah pihak tersebut agar ditemukan titik terang atas gift voucher dari perusahaan tambang batu bara tersebut.

“Patut diingat bahwa bagaimanapun gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,” terangnya.

Baca Juga:  Direktur PT PAAL "Lee In Tjan" Mangkir dari Panggilan DPRK, RDP Terpaksa Dilanjutkan

Dijelaskan, gratifikasi itu adalah termasuk salah satu tindak pidana dengan landasan hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) 31/1999 dan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

UU tersebut menerangkan pada Pasal 12 bahwa penerima gratifikasi dapat diancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan/atau paling lama seumur hidup dan/atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan/atau paling banyak 1 miliar rupiah.

“Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil dan tidak profesional. Dengan demikian pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” jelasnya.

“Misalnya dalam kasus gift voucher oleh perusahaan tambang batubara seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, bisa saja para penyelenggara negara tidak menjalankan kinerjanya dengan benar,” sambungnya.

Baca Juga:  Jalan Rusak Parah, Warga Protes dan Tanam Pohon Pisang

Lebih lanjut dikatakan Edy, selain dalam UU Tipikor tersebut, aturan lain tentang larangan menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain juga diatur dalam UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

UU ini menerangkan dalam Pasal 208 ayat (3), secara tegas menyatakan bahwa Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

“Tentunya, pemanggilan para pihak oleh APH akan menjelaskan duduk perkara pemberian gift voucher. Ini penting, guna menyikapi tujuan atau motif pemberian, sifat timbal balik yang diduga guna memuluskan sesuatu hal, atau motif lainnya, sehingga publik bisa menilai, bahwa anggota parlemen (dewan) masih amanah dalam menjalankan fungsi legislasinya atau fungi pengawasan dan berpihak kepada suara rakyat,” pungkasnya.***

Artikel ini telah dibaca 1,141 kali

Reza Alatif badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

Menkominfo: Starlink Tak Dapat Insentif dari Pemerintah

19 Mei 2024 - 16:48 WIB

Elon Musk Resmikan Starlink di Puskesmas Bali, Jokowi Batal Hadir

19 Mei 2024 - 15:05 WIB

Presiden Jokowi ke Bali Buka KTT World Water Forum Ke-10

19 Mei 2024 - 14:08 WIB

BNPT Pastikan Keamanan World Water Forum ke-10 dari Aksi Terorisme

19 Mei 2024 - 08:15 WIB

Ada Dugaan Intervensi di Kasus Vina Cirebon, DPP GMI Kepolisian Minta Segera Propam Turun Tangan

19 Mei 2024 - 07:27 WIB

Kemenag: Berhaji Tanpa Izin Haji Terancam Denda 10.000 Riyal

19 Mei 2024 - 06:35 WIB

Trending di Nasional