Krusial | Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melansir dari laman resmi Sekretariat Negara, pada Jumat (3/5/2024), Jokowi meneken UU Desa tersebut pada 25 April 2024.

Berdasarkan UU tersebut, masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua.

Dengan demikian, maka kepala daerah bisa menjabat hingga 16 tahun.

BACA JUGA
STAIN Meulaboh Serahkan Dugaan Kekerasan Seksual ke Itjen Kemenag, Tim Itjen Bakal Turun ke KampusDiduga Mengantuk, Dump Truck Tabrak Sigra di MeureuboKetua Alumni STAIN Desak Kampus Transparan Tangani Oknum Dosen Terlibat Pelecehan Seksual

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Melalui aturan tersebut, masa jabatan kepala desa menjadi lebih panjang dibandingkan dengan aturan sebelumnya.
Dalam aturan yang lama, masa jabatan kepala desa hanya selama enam tahun.
Selain itu, UU Nomor 3/2024 ini juga mengatur sejumlah syarat wajib bagi individu yang akan menjadi calon kepala desa, meliputi:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. Berbadan sehat;
k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
l. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.