Krusial | Jakarta – Menjelang Pilkada 2024, upaya antisipasi terhadap penyebaran hoaks menjadi fokus penting bagi pemerintah dan masyarakat. Hoaks sering digunakan untuk memecah belah dan memengaruhi opini publik, sehingga penting bagi setiap warga untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa keaslian berita dari sumber resmi dan terpercaya.
Selain itu, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan agar lebih siap menghadapi derasnya arus informasi di media sosial. Pemerintah dan berbagai platform teknologi diharapkan bekerja sama untuk memberikan edukasi serta menyediakan fitur verifikasi informasi. Kampanye publik mengenai bahaya hoaks juga harus diperluas, agar masyarakat semakin sadar akan dampaknya.
Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tak kalah penting dalam menjaga netralitas informasi selama Pilkada berlangsung. ASN diharapkan dapat menjadi contoh dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkan berita dan tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, ASN dapat membantu menjaga ketertiban informasi di lingkungan kerja dan masyarakat.
Untuk memastikan langkah-langkah ini berjalan efektif, diperlukan pengawasan dan koordinasi yang ketat antara pemerintah, media, serta masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks harus ditingkatkan, dengan sanksi tegas agar memberikan efek jera.***
