Menu

Mode Gelap

Headline · 11 Jan 2022 WIB ·

WALHI Desak Pemerintah Aceh dan Aparat Penegak Hukum Tertibkan Galian C di Keumala Pidie


					WALHI Desak Pemerintah Aceh dan Aparat Penegak Hukum Tertibkan Galian C di Keumala Pidie Perbesar

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh memberikan pandangan terkait aktivitas pengambilan galian C di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Baro Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie telah berdampak terhadap fasilitas umum.

Saat ini kondisi kedua tiang jembatan rangka baja yang menghubungkan Kecamatan Keumala dengan Kecamatan Sakti sudah mulai terkikis diduga akibat adanya aktivitas galian C tersebut. Jembatan rangka baja yang dibangun dengan anggaran 16 Milyar terancam ambruk.

Apalagi kegiatan Galian C yang ada sekitar aliran sungai keulama tersebut kegiatan illegal yang tidak memiliki izin, seharus Pemerintah Kabupaten Pidie sudah bisa melakukan penertiban dengan melibatkan aparatur penegak hukum, Pemerintah Pidie hanya membentang spanduk untuk melarang orang melakukan Galian C.

Baca Juga:  Pewarta Kutaraja Juara II Turnamen Trofeo Partai Gerindra

Akan tetapi tidak memberikan kesadaran kepada masyarakat ketika galian C yang diambil berdekatan dengan jembatan akan memberikan dampak terhadap daya tahan jembatan.

Ironisnya kekhawatir tersebut dianggap hal yang biasa oleh Pemerintah Pidie sehingga menimbul daya rusak yang mengakibatkan longsor dan erosi dalam kawasan tersebut, selain itu juga Pemerintah Aceh harus melakukan tindakan tegas dalam penertiban galian C sebelum terjadinya bencana.

Undang-undang Nomor  3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Pasal 1 ayat 13a. Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Baca Juga:  Penerimaan Deviden PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan Tahun 2023 Menurun Rp. 610 Juta

Pasal 35 (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Baca Juga:  'Bek Meucuca Ateuh Bumoe', WALHI Aceh: Tolak Investasi Kotor

Secara peraturan perudang-undangan, aparat penegak hukum sudah dapat melakukan penindakan terhadap pelaku Galian C Illegal tanpa ada laporan dari masyarakat, apalagi kegiatan pengambilan Galian C tersebut tidak dilaporkan kepada aparatur ditingkat kecamatan dan Pemerintah tidak harus menerima pengaduan terlebih dahulu baru melakukan penindakan terhadap pelaku Galian C di Keumala, hal ini menjadi aneh ketika Pemerintah harus menunggu pengaduan.

Artikel ini telah dibaca 11 kali

KRUSIAL badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

PERMAS For PALA Desak Bustami Hamzah Mencalonkan Diri Menjadi Gubernur Aceh

20 Juli 2024 - 11:05 WIB

Pemerintah Aceh Gelar Pemeriksaan Fisik Mobil Dinas untuk Transportasi PON XXI

20 Juli 2024 - 08:56 WIB

SMAN 1 Blangjerango dan Koramil Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

20 Juli 2024 - 08:39 WIB

PBNU Terbitkan Larangan Kerja Sama dengan Lembaga Berafiliasi Israel

20 Juli 2024 - 06:29 WIB

SMP Negeri 4 Kluet Timur Laksanakan Pemilihan Ketua OSIS Tahun Ajaran 2024/2025

20 Juli 2024 - 04:47 WIB

Pj Gubernur: Festival Rapai Aceh, Sarana Pelestarian Budaya

20 Juli 2024 - 04:09 WIB

Trending di News