ACEH SELATAN – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh memberikan sejumlah catatan penting terkait rencana pembangunan pabrik semen milik PT. Kotafajar Semen Indonesia di Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan.
Pembangunan pabrik semen dengan kapasitas produksi 6 juta ton/tahun dengan luas area 1.234 hektar tersebut akan berdampak serius terhadap DAS Kluet seluas 163.551 hektar yang mencakup DAS Pasie Raja 3.281 hektar dan DAS Kluey Utara 1.369 hektar.
Selain itu juga berdampak terhadap Cekungan Air Tanah (CAT Kotafajr seluas 26.910 hektar, mencakup dalam CAT Kecamatan Pasie Raja 3.494 hektar dan Kluet Utara 4.409 hektar.
Catatan kritis lain menurut WALHI Aceh adalah kedua kecamatan lokasi pembangunan pabrik semen tersebut rawan terjadi bencana, baik abrasi maupun kerawanan tingkat gerakan tanah menengah dan juga masuk dalam zona 3 dengan tingkat kerawanan gerakan tanah tinggi.
Terutama di Gampong Pasie Kuala Asahan, Kecamatan Kluat Utara, cukup rawan terjadi abrasi. Selain itu juga kedua kecamatan ini masuk zona 4 dan 5 tingkat bahaya erosi berat dan sangat berat.
Hal yang paling berbahaya lainnya adalah Kedua kecamatan tempat dibangun pabrik semen ini merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yaitu gempa bumi tektonik. Tentu ini akan sangat berbahaya bila pembangunan pabrik semen dilanjutkan di lokasi tersebut.
“Catatan ini berdasarkan yang tertera dalam Qanun kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 tahun 2016 tentan RTRW 2016-2036 sendiri, jadi ini pemerintah sendiri yang mencatat,” kata Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, Senin (25/04/2022).
Bila pembangunan ini tetap dilanjutkan, Om Sol, sapaan akrap Ahmad Shalihin mengkhawatir akan terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Terutama yang sudah ada di depan mata adalah konflik sengketa lahan antara warga dan perusahaan pabrik semen tersebut.
Potensi dampak lainnya yang bakal terjadi akibat pembangunan pabrik semen tersebut adalah bakal terjadi krisis air. Baik kebutuhan air bersih untuk warga, pertanian serta perikanan di dua kecamatan tersebut.
“Hal lain yang tidak dapat dihindari adalah pencemaran limbah cair, debu, udara hingga kebisingan bagi warga yang tinggal berdekatan dengan pabrik,” jelasnya lagi.
Berdasarkan kondisi di atas WALHI Aceh menyampaikan sikap sebagai berikut:
a. Meminta kepada Bupati Aceh Selatan untuk menunda rencana pembangunan pabrik semen di Aceh Selatan, karena sejauh ini belum ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan adanya pabrik semen di Aceh Selatan;
b. Jikapun dipaksakan untuk dilanjutkan, maka meminta kepada Bupati Aceh Selatan untuk tidak menerbitkan izin atau rekomendasi untuk PT. Kotafajar Semen Indonesia sebelum melakukan kajian dampak lingkungan secara menyeluruh termasuk kajian terkait aspek kebencanaan sebagaimana tersebut dalam qanun tata ruang kabupaten Aceh Selatan.
c. Meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh untuk lebih hati-hati dan melakukan pembahasan yang mendalam terhadap dokumen AMDAL PT. Kotafajar Semen Indonesia.
d. Meminta kepada PT. Kotafajar Semen Indonesia untuk memberikan lisensi atau jaminan (selain instrument AMDAL) kepada masyarakat terkait penerimaan tenaga kerja, terpenuhi air bersih, dan pengganti lahan pertanian/perkebunan masyarakat yang terkena imbas dari pabrik semen.
