Menu

Mode Gelap

Headline · 12 Jan 2022 WIB ·

WALHI Aceh Apresiasi Pemerintah Terkait Penertiban Izin Pertambangan


					WALHI Aceh Apresiasi Pemerintah Terkait Penertiban Izin Pertambangan Perbesar

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyambut baik sikap pemerintah mencabut 192 izin kehutanan, 137 izin Hak Guna Usaha  dan 2.078 IUP Pertambangan.

“Ini merupakan momentum penting untuk dapat segera menyelesaikan semua konflik agraria dalam  upaya pemulihan lingkungan,” kata Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, Rabu (12/1/2021).

Akan tetapi, sebut Om Sol, sebut akrab Ahmad Shalihin, yang harus dipahami tidak semua izin  dicabut. Dari 11 izin kehutanan di Aceh yang masuk dalam daftar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan tersebut.

Dari 192 izin, kata Om Sol, yang masuk dalam daftar tersebut di seluruh Indonesia, 11 izin berada di Provinsi Aceh,  hanya 1 izin yang telah dicabut, 7 izin sedang proses pencabutan dan 3 izin tahap dievaluasi.

Baca Juga:  WALHI Aceh Desak Pemerintah Bekukan Izin PT Medco E&P Malaka

“Yang harus dipahami tidak semua izin itu sudah dicabut. Tapi yang sudah dicabut hanya satu di Aceh yaitu PT Gunung Raya Utama Timber Industries,” sebut Om Sol.

Menurutnya, ada kemungkinan 10 izin di Aceh ini  diaktifkan kembali, tergantung hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

“Tentunya ini perlu kita awasi bersama, jangan sampai 10 izin tersebut kembali beroperasi,” tegasnya.

Kendati demikian, WALHI Aceh menilai keputusan  ini menjadi momentum penting dalam upaya perluasan wilayah kelola rakyat, penyelesaian konflik agraria dan yang lebih penting adalah pemulihan lingkungan yang ditinggalkan oleh pemegang izin. Keputusan ini hendaknya tidak serta merta menghilangkan kewajiban pemegang izin atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitasnya.

Baca Juga:  Partai Hanura Rayakan HUT ke 17, Anggota DPRK Aceh Selatan Asmara bantu Pelaku UMKM dan Santunan Anak Yatim

Keputusan ini hendaknya dibarengi dengan moratorium izin pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap lahan atau kawasan yang dicabut izinnya.

“Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui mana lahan atau kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat, mana yang harus dipulihkan  dan mana yang dikelola oleh negara,” tegasnya.

Om Sol meminta pemerintah hendaknya tidak terburu-buru menerbitkan izin baru sebelum proses evaluasi menyeluruh dilakukan, karena upaya perbaikan tata kelola ini dilakukan untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan.

WALHI Aceh juga mempertanyakan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Mandum Payah Tamita dan PT Rencong Pulp and Paper Industri tidak masuk dalam daftar Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan tersebut.

Baca Juga:  Tgk Amran Lepas Kontingen Jumbara PMR-PMI Kabupaten Aceh Selatan

Padahal secara kasat mata, sebutnya, berdasarkan monitoring WALHI Aceh, perusahaan itu terlantar dan banyak ditemukan aktivitas ilegal dalam konsesi kedua perusahaan tersebut. Harusnya kedua pemilik izin konsesi itu juga harus dicabut.

“Harusnya ini juga harus masuk ke dalam daftar tersebut, ini patut dipertanyakan,” ungkapnya.

Selain itu WALHI Aceh juga menyoroti, mengapa hanya izin konsesi kehutanan saja yang dapat diakses datanya oleh publik. Sedangkan izin pertambangan dan hak guna usaha masih belum bias diakses.

“Ini patut dipertanyakan, kenapa hanya kehutanan yang dapat diakses , sedangkan pertambangan dan HGU tidak dapat di akses,” tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 12 kali

KRUSIAL badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

Ketua LPPM USK Apresiasi Aktivitas PR-ITP

20 Juni 2024 - 08:36 WIB

Tgk. Muhammad Ridho Agung Wisudawan Terbaik 2024 Universitas Paramadina

19 Juni 2024 - 11:49 WIB

Ribuan Warga Padati Acara Open House Idul Adha di Kediaman Haji Mirwan

19 Juni 2024 - 11:04 WIB

Mulai Hari Ini SIM Mati Bisa Diperpanjang Tak Perlu Bikin Baru

19 Juni 2024 - 07:13 WIB

Ada Enam Strategi Nasional Kemenkes Tanggulangi DBD di Indonesia

18 Juni 2024 - 15:09 WIB

Kemenkes: Waspada DBD di Musim Kemarau

18 Juni 2024 - 15:02 WIB

Trending di Kesehatan