Menu

Mode Gelap

Berita · 24 Jan 2022 WIB ·

Meningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Pemkab Aceh Selatan Lakukan MoU Dengan Kejari


					Meningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Pemkab Aceh Selatan Lakukan MoU Dengan Kejari Perbesar

ACEH SELATAN – Pemerintah kabupaten Aceh Selatan menandatangani Memorandum of understanding (MOU) dengan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Rumoh Inong, Tapaktuan, Senin (24/01/2022).

Kerjasama itu dilakukan demi menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan meliputi bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang ditandai dengan penandatanganan MOU yang juga dihadiri oleh Bupati Aceh Selatan, Tgk.Amran, Sekretaris Daerah (Sekda) Cut Syazalisma, S.STP, Kajari Aceh Selatan, Anggoro SH, MH beserta jajarannya, Para Asisten dan Kepala SKPK di Aceh Selatan.

Baca Juga:  Jelang HUT RI ke 78 Pemkab Aceh Selatan Gelar Lomba Sepeda Hias

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan terimakasih kepada Kejari untuk kegiatan kerjasama terkait penanganan masalah hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan.

“Penandatanganan kerjasama ini adalah bentuk penguatan komitmen bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum terkait pembangunan yang mempunyai dasar dari Undang-undang No 11 Tahun 2021 atas perubahan tentang Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” ucap Tgk. Amran.

Baca Juga:  PT. Kotafajar Semen Indonesia Gelar Konsultasi Publik Persiapan Penyusunan Amdal

Melalui perjanjian tersebut lanjut bupati, Kejaksaan dapat bertindak di luar maupun di dalam pengadilan sehingga pemerintah kabupaten Aceh Selatan akan memperoleh bantuan hukum dalam bentuk kajian.

Bupati berharap kerjasama ini dapat memberikan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntbel, efisien, efektif, transparan dan profesional agar dapat menuju Aceh Selatan hebat.

Sementara itu, Kajari Aceh Selatan Anggoro, SH, MH mengatakan, tujuan kegiatan penandatangan MoU ini bertujuan untuk untuk memberikan dukungan Kepada Pemkab Aceh Selatan, dari sisi kewenangan Kejaksaan yang bisa diberikan.

Baca Juga:  21 Gampong di Kecamatan Kluet Utara Ikuti Sosialisasi Pembentukan BMG

“Hal ini, bisa berbentuk perdampingan hukum dan fasilitasi apapun yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terkait perdata hukum dan ketata usaha negara, dan perjanjian ini lamanya 1 Tahun,” pungkasnya. (S)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

KRUSIAL badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

Tgk. Muhammad Ridho Agung Wisudawan Terbaik 2024 Universitas Paramadina

19 Juni 2024 - 11:49 WIB

Ribuan Warga Padati Acara Open House Idul Adha di Kediaman Haji Mirwan

19 Juni 2024 - 11:04 WIB

Mulai Hari Ini SIM Mati Bisa Diperpanjang Tak Perlu Bikin Baru

19 Juni 2024 - 07:13 WIB

Ada Enam Strategi Nasional Kemenkes Tanggulangi DBD di Indonesia

18 Juni 2024 - 15:09 WIB

Kemenkes: Waspada DBD di Musim Kemarau

18 Juni 2024 - 15:02 WIB

Mahmuddin Terpilih Sebagai Ketua HIMPASAY Yogyakarta

16 Juni 2024 - 11:34 WIB

Trending di News