Krusial | Jakarta – Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan (SNPDK) yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi dirilis untuk meminimalkan berbagai dampak maupun risiko yang ditimbulkan oleh bencana di Indonesia.
Sistem ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu Early Warning System (EWS) dan Disaster Prevention Information System (DPIS).
“Saya berharap sistem EWS TV digital, DPIS, serta SMS blast ini dapat mempermudah koordinasi dalam memberikan respons cepat, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, saat meluncurkan SNPDK di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada Selasa, 01 Oktober 2024.
Budi Arie menekankan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana harus menjadi perhatian seluruh pihak dengan mendukung inisiatif yang dilakukan pemerintah.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk mendukung berbagai inisiatif di atas, agar masyarakat dapat menerima manfaatnya,” tuturnya.
SNPDK mengintegrasikan sistem informasi kebencanaan dari kementerian, lembaga, daerah, serta penyedia informasi bencana, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Geologi Kementerian ESDM (PVMBG), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Khusus Jakarta.
Sistem EWS TV Digital terhubung dengan penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran, serta dilengkapi dengan dua fitur utama: pengiriman SMS Blast secara real-time kepada masyarakat terdampak tanpa biaya, serta integrasi dengan sistem dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Budi Arie juga menekankan bahwa pengembangan dan inovasi terus dilakukan untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi bencana.
“Kominfo telah melakukan uji coba bersama penyelenggara multipleksing (mux) dan vendor TV serta Set Top Box (STB) terkait implementasi EWS TV digital,” jelasnya.
Ia mendorong masyarakat untuk memastikan perangkat TV Digital atau STB tersertifikasi oleh Kominfo dan memasukkan kode pos yang benar agar informasi kebencanaan yang relevan bisa diterima.
Selain itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Jepang mengembangkan layanan informasi bencana real-time berbasis komputer maupun ponsel, yang didukung hibah Badan Kerja Sama Indonesia-Jepang (JICA) dan diberi nama Disaster Prevention Information System (DPIS).
“DPIS terintegrasi dengan Call Center 112, TVRI, dan RRI, serta siap untuk integrasi lebih lanjut dengan petugas dan relawan kebencanaan di berbagai kementerian dan lembaga,” tandas Budi Arie.
Turut hadir dalam acara tersebut, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya, serta Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono.***
