ACEH SELATAN – Aminullah dilantik jadi Walikota Banda Aceh pada 7 Juli 2017 dan beliau akan berakhir masa jabatannya pada 7 Juli 2022.
Kordinator For – PAS (Forum Peduli Aceh Selatan) T. Sukandi , Jum’at (18/03/2022) mengatakan, berdasarkan info melalui media cetak dan elektronik utang Kota Madya (Kodya) Banda Aceh mencapai angka Rp 60 Milyar.
“Tentu Info tentang Aminullah ini saya cermati tidak lain untuk dapat kita jadikan sebagai contoh pembanding supaya jangan sampai hal ini terjadi di Aceh Selatan sekalipun tetangga kita Kota Subulussalam pada posisi di Tahun 2021 diduga lebih parah lagi devisit nya telah hampir mencapai Rp 100 Milyar,” ungkapnya.
Aminullah 10 Tahun berpengalaman sebagai mantan orang pertama di Bank BPD Aceh tapi ternyata pengalamannya itu tidak dapat membantunya dalam mengelola keuangan di Pemda Kota Banda Aceh.
“Sehingga mulai dari honor honorer tenaga kontrak saja tidak terbayarkan penuh di akhir tahun 2021, pada hal disetiap tahun anggaran berjalan di APBK kabupaten/kota sudah diploting dan ditetapkan masing-masing pos anggarannya,” kata T. Sukandi.
“Tentu semua ini akan dibuktikan oleh BPK dan BPKP dalam Audit Verifikasi tentang akurasi serta validasi kebenaran yang sesungguhnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, kita sebagai masyarakat pantai barat selatan sangat prihatin melihat keadaan ini dikarenakan Aminullah adalah putra terbaik pantai barat selatan yang di gadang menjadi kandidat calon gubernur di Pilkada 2024 mendatang.
Diluar penilaian yang bersifat politis itu tentu sebagai pemerhati, saya merasa miris dan prihatin kiranya hal ini tidak akan pernah terjadi di Aceh selatan tempat kita lahir juga mungkin tempat kita mati nantinya, Cetus Sukandi.
Menurut T. Sukandi, dari beberapa indikator yang ia amati tentang keadaan bangkrutnya keuangan Kota Banda Aceh tersebut, dikarenakan terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan yang didasari oleh kebijakan yang bersifat toleransi yang keluar dari kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan peraturan yang berlaku tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Pada hal di era digital sekarang ini tidak ada hal yang dapat disembunyikan karena semua terekam dengan baik secara elektronik tentang setiap angka rupiah dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Maka jangan coba-coba mengelola angaran daerah itu dengan angka-angka siluman yang didasari oleh kebijakan menguncurkan bantuan anggaran yang keluar dari porsi yang sudah ditetapkan, akan tetapi dipaksakan pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan bantuan yang bukan kebutuhan pokok sifatnya.
T. Sukandi mencontoh di Musrenbang Aceh Selatan Kamis 17 Maret 2022 terlihat estimasi kemampuan Anggaran Aceh Selatan di 2023 adalah Rp 1,4T sedangkan kebutuhan yang diajukan hampir Rp 2T.
Maka dengan perbandingan antara kemampuan dan kebutuhan ini bila dirasionalkan maka tentu akan terjadi pemangkasan program disetiap kecamatan rata-rata diatas 30% dari angka kebutuhan yang diajukan.
Oleh karena itu, kata T. Sukandi, bila anggaran yang sudah sarat dan penuh sesak dengan penompang yang bernama kebutuhan yang dinaikkan oleh 18 kecamatan di Aceh selatan itu bila sang sopir masih menaikkan penumpang gelap di tengah jalan, maka saya kwartir bukan hanya sebahagian penumpang yang dari kecamatan itu diturunkan akan tetapi kendaraan yang bernama anggaran itu bisa jadi akan masuk jurang.
“Maka semua kita tidak pernah berharap bahwa pengelolaan keuangan kita Aceh Selatan tidak seperti pengelolaan keuangan kota Banda Aceh yang dinakhodai Aminullah Usman,” tutupnya. (*)
