Menu

Mode Gelap

Headline · 8 Jan 2022 WIB ·

GEPMA Indonesia Peringatkan Pemprov DKI, Agar Fokus Pada Pemulihan Perekonomian Mikro Falam Kasus Pinjaman Ancol


					GEPMA Indonesia Peringatkan Pemprov DKI, Agar Fokus Pada Pemulihan Perekonomian Mikro Falam Kasus Pinjaman Ancol Perbesar

JAKARTA – Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di yakini akan menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian nasional termasuk DKI Jakarta.

Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (GEPMA Indonesia) memperingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk fokus pada pemulihan perekonomian mikro kususnya UMKM dari pada program pemilihan perekonomian menengah ke atas seperti formula E dan wisata unggulan Ancol.

“Masyarakat DKI butuh kesetaraan jaminan hidup dalam bentuk dukungan UMKM, apalagi dalam momentum ancaman varian Unicorn Covid 19, Pemprov DKI harus bijak dalam menentukan skala prioritas,” kata Albar Ketua DPP GEPMA Indonesia dalam rilis yang diterima Krusial.com, Sabtu (08/01/2022).

Baca Juga:  Sampaikan Pesan Kamtibmas, Bhabinkamtibmas Sambangi Pedagang

Lanjut Albar, Bergulirnya dana yang mencapai 1,2 T dalam kasus peminjaman PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Bank DKI menjadi perbincangan publik belakangan ini, dengan keperuntukan pengenbangan yang memiliki titik sama dengan formula-E memunculkan pertanyaan khusus ketua DPRD DKI.

Terkait potensi “kong kalikong” hubungan rekayasa permufakatan untuk pengembangan Formula-E, terkait hal itu Albar menjelaskan kesepakatanya terhadap ketua DPRD DKI, dan turut menduga bahwasanya adanya konspirasi gubernur DKI dan Ancol, kata Albar yang sebetulnya belum tetap di lakukan karena berdasarkan kebutuhan warga DKI sekarang adalah pemulihan dan kesehatan UMKM untuk penguatan ekonomi daerah yang nyata, harusnya BANK DKI lebih berfokus pada itu.

Baca Juga:  PT. GMP Akan Melaporkan Pelaku Penggelapan Uang Perusahaan Ke Polda Aceh

Albar juga menjelaskan bahwa Formula E sebenarnya memang ambisi lama dari pak Anis, bahkan sebelum terjadinya pandemi, namun dahùlu saja sudah banyak yang menanyakan terkait proses pengajuanya yang di duga akan merugi, seperti hitungan dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Yang berpotensi melanggar Melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019, serta kejanggalan pada pembayaran comitmen fee di depan,pembayaran Comitment Fee Formula E berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Dispora kepada FEO adalah sebagai berikut, pertama pada 23 Desember 2019 sebesar £10.000.000 (Rp.179.379.157.255,-).

Baca Juga:  Pasien RSUD Yuliddin Away Keluhkan Ketersediaan Kursi Roda

“Kemudian pada 30 Desember 2019 sebesar £10.000.000 (Rp. 180.620.842.000). Terakhir, pada 26 Februari 2021 sebesar £11.000.000 (Rp. 200.310.000.000),” Total CF yang telah dibayarkan sebesar Rp 560.309.999.255,” yang pada saat itu belum tentu dapat di laksanakan. ungkapnya

Artikel ini telah dibaca 22 kali

KRUSIAL badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

Gerakan Sinergi Reforma Agraria, Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Laksanakan Pelatihan Budidaya Udang Secara Tradisional

24 April 2024 - 15:32 WIB

Terkait Gift Voucher Rp50 Ribu, APH Diminta GeRAK Aceh Barat Panggil PT AJB dan DPRK

24 April 2024 - 13:30 WIB

Sejumlah Gampong di Kluet Selatan Lakukan Sosialisasi Pembentukan BMG

24 April 2024 - 13:05 WIB

FJL Aceh Kembali Buka Sekolah Jurnalis Lingkungan Batch III Tahun 2024

24 April 2024 - 09:21 WIB

Diduga Hauling Batu Bara PT AJB Terindikasi Persekongkolan dan Sogok

24 April 2024 - 09:07 WIB

Prabowo Akan Lakukan Komunikasi Politik Demi Koalisi Yang Kuat

24 April 2024 - 07:04 WIB

Trending di Nasional