Menu

Mode Gelap

Headline · 8 Jan 2022 WIB ·

GEPMA Indonesia Peringatkan Pemprov DKI, Agar Fokus Pada Pemulihan Perekonomian Mikro Falam Kasus Pinjaman Ancol


					GEPMA Indonesia Peringatkan Pemprov DKI, Agar Fokus Pada Pemulihan Perekonomian Mikro Falam Kasus Pinjaman Ancol Perbesar

JAKARTA – Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di yakini akan menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian nasional termasuk DKI Jakarta.

Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (GEPMA Indonesia) memperingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk fokus pada pemulihan perekonomian mikro kususnya UMKM dari pada program pemilihan perekonomian menengah ke atas seperti formula E dan wisata unggulan Ancol.

“Masyarakat DKI butuh kesetaraan jaminan hidup dalam bentuk dukungan UMKM, apalagi dalam momentum ancaman varian Unicorn Covid 19, Pemprov DKI harus bijak dalam menentukan skala prioritas,” kata Albar Ketua DPP GEPMA Indonesia dalam rilis yang diterima Krusial.com, Sabtu (08/01/2022).

Baca Juga:  Meninggal di Jakarta, BPPA Kembali Pulangkan Jenazah Warga Nagan Raya

Lanjut Albar, Bergulirnya dana yang mencapai 1,2 T dalam kasus peminjaman PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Bank DKI menjadi perbincangan publik belakangan ini, dengan keperuntukan pengenbangan yang memiliki titik sama dengan formula-E memunculkan pertanyaan khusus ketua DPRD DKI.

Terkait potensi “kong kalikong” hubungan rekayasa permufakatan untuk pengembangan Formula-E, terkait hal itu Albar menjelaskan kesepakatanya terhadap ketua DPRD DKI, dan turut menduga bahwasanya adanya konspirasi gubernur DKI dan Ancol, kata Albar yang sebetulnya belum tetap di lakukan karena berdasarkan kebutuhan warga DKI sekarang adalah pemulihan dan kesehatan UMKM untuk penguatan ekonomi daerah yang nyata, harusnya BANK DKI lebih berfokus pada itu.

Baca Juga:  Pj Ketua TP-PKK Aceh Selatan Serahkan Bantuan Pendidikan dan Bantuan Fakir Uzur di Ladang Rimba

Albar juga menjelaskan bahwa Formula E sebenarnya memang ambisi lama dari pak Anis, bahkan sebelum terjadinya pandemi, namun dahùlu saja sudah banyak yang menanyakan terkait proses pengajuanya yang di duga akan merugi, seperti hitungan dari Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Yang berpotensi melanggar Melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019, serta kejanggalan pada pembayaran comitmen fee di depan,pembayaran Comitment Fee Formula E berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Dispora kepada FEO adalah sebagai berikut, pertama pada 23 Desember 2019 sebesar £10.000.000 (Rp.179.379.157.255,-).

Baca Juga:  Satgas PPS Aceh Gelar Forum Koordinasi Stunting Tingkat Kabupaten/Kota.

“Kemudian pada 30 Desember 2019 sebesar £10.000.000 (Rp. 180.620.842.000). Terakhir, pada 26 Februari 2021 sebesar £11.000.000 (Rp. 200.310.000.000),” Total CF yang telah dibayarkan sebesar Rp 560.309.999.255,” yang pada saat itu belum tentu dapat di laksanakan. ungkapnya

Artikel ini telah dibaca 29 kali

KRUSIAL badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

Bank Aceh dan PT. Pegadaian Tandatangani MoU Tingkatkan Layanan Digital

17 Juli 2024 - 23:00 WIB

Maraknya Kasus Korupsi di Aceh, GPI Aceh Demonstrasi di Kejati Aceh

17 Juli 2024 - 12:03 WIB

Promosi Judi Online, Seorang Selebgram Asal Aceh Jaya Ditetapkan sebagai Tersangka

17 Juli 2024 - 11:28 WIB

Kajari Aceh Selatan Gelar Coffee Morning dengan Wartawan

17 Juli 2024 - 07:55 WIB

T. Bustami, Eks GAM Ajak Masyarakat Aceh Barat Pelihara Perdamaian

17 Juli 2024 - 02:50 WIB

Pertukaran Budaya Friendship Force Internasional, AAA Sambut Tamu dari Australia

16 Juli 2024 - 11:33 WIB

Trending di News