Menu

Mode Gelap

Opini · 6 Jun 2024 WIB ·

Dinamika Politik Indonesia


					Foto: Siti Anisa, Mahasiswa Ilmu Politik FISIP, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Perbesar

Foto: Siti Anisa, Mahasiswa Ilmu Politik FISIP, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Oleh: Siti Anisa
Mahasiswa Ilmu Politik FISIP
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dinamika politik Indonesia merupakan suatu fenomena yang kompleks dan menarik untuk dikaji. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki sejarah politik yang kaya dan penuh liku-liku. Dari masa kolonial Belanda hingga era Reformasi, politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan signifikan yang mempengaruhi stabilitas dan perkembangan negara ini. Artikel ini akan mengulas berbagai aspek dari dinamika politik Indonesia, termasuk sejarah politik, sistem politik, partai politik, dan isu-isu kontemporer yang mempengaruhi lanskap politik Indonesia saat ini.

Sejarah politik Indonesia dimulai jauh sebelum masa kolonial Belanda, dengan adanya kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Namun, pengaruh kolonial Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad meninggalkan dampak yang signifikan terhadap struktur politik Indonesia. Pada masa ini, berbagai kebijakan kolonial diterapkan yang secara langsung maupun tidak langsung menindas rakyat Indonesia, namun juga memperkenalkan elemen-elemen baru dalam sistem politik, seperti birokrasi modern.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sukarno dan Mohammad Hatta, Indonesia berjuang untuk mengukuhkan kemerdekaan dari Belanda, yang baru benar-benar diakui pada tahun 1949 setelah Konferensi Meja Bundar. Periode awal kemerdekaan ditandai dengan berbagai pergolakan politik, termasuk pemberontakan dan konflik internal yang menguji kohesi nasional.

Baca Juga:  Seni Merayakan Keberagaman

Pada tahun 1959, Presiden Sukarno memberlakukan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945, memulai era Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, Sukarno mengonsolidasikan kekuasaannya, menggabungkan ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom) dalam pemerintahannya. Namun, ketegangan politik dan ekonomi semakin meningkat, yang akhirnya memuncak pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Peristiwa ini membuka jalan bagi naiknya Jenderal Soeharto yang kemudian mendirikan Orde Baru, sebuah rezim yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi namun juga terkenal dengan otoritariannya. Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, dengan kontrol ketat terhadap media, pembatasan hak-hak politik, dan penindasan terhadap oposisi.

Krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an menjadi katalisator bagi runtuhnya Orde Baru. Pada tahun 1998, setelah serangkaian demonstrasi besar-besaran dan tekanan politik, Soeharto mengundurkan diri, membuka jalan bagi era Reformasi. Era ini ditandai dengan desentralisasi kekuasaan, peningkatan kebebasan pers, dan reformasi politik yang signifikan termasuk amandemen UUD 1945 untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode tambahan. Di tingkat legislatif, terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berfungsi sebagai badan legislatif nasional.

Partai politik di Indonesia memiliki peran yang vital dalam dinamika politik. Setelah era Reformasi, jumlah partai politik meningkat secara signifikan, mencerminkan pluralitas politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Beberapa partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan nasional. Selain itu, munculnya partai-partai baru dengan ideologi yang beragam menambah dinamika dalam proses politik di Indonesia.

Baca Juga:  Tempat Pendidikan Dayah Sebagai Sarana Pembentukan Karakter Anak di Desa Lhokbanie

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan mekanisme penting dalam proses demokrasi. Pemilu diadakan setiap lima tahun untuk memilih Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka untuk memilih anggota legislatif, yang memungkinkan pemilih untuk memilih kandidat individual dalam daftar partai. Sejak era Reformasi, pelaksanaan pemilu di Indonesia umumnya berjalan secara demokratis dan transparan, meskipun masih diwarnai oleh berbagai tantangan seperti politik uang dan manipulasi suara.

Korupsi merupakan salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh Indonesia. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk memberantas korupsi, namun praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi sering kali dihadapkan pada resistensi dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk politisi dan pejabat pemerintah.

Desentralisasi yang dimulai pada era Reformasi bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pemerintahan dan sumber daya. Namun, implementasi desentralisasi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran dan sumber daya manusia, sementara korupsi di tingkat lokal juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun demikian, desentralisasi dianggap penting untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Baca Juga:  Paradigma Merdeka Belajar Berbasis Kearifan Lokal (Keistimewaan Asimetris Pendidikan)

Politisasi identitas, khususnya yang berbasis agama dan etnis, menjadi isu yang semakin menonjol dalam politik Indonesia. Kontestasi politik sering kali diwarnai oleh penggunaan sentimen keagamaan dan etnis untuk meraih dukungan. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa pemilu kepala daerah dan pemilu nasional, di mana isu-isu identitas digunakan untuk menggalang suara. Politisasi identitas berpotensi memecah belah masyarakat dan mengancam kohesi sosial.

Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan dalam demokrasi sejak era Reformasi, namun tantangan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia masih tetap ada. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sering kali dihadapkan pada berbagai ancaman, baik dari kelompok-kelompok intoleran maupun dari regulasi pemerintah yang dianggap membatasi. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik di masa lalu maupun saat ini, juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk diselesaikan.

Media massa dan teknologi informasi memiliki peran yang semakin besar dalam politik Indonesia. Media sosial, khususnya, menjadi alat penting dalam kampanye politik dan mobilisasi massa. Namun, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks melalui media sosial juga menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Regulasi terhadap media sosial dan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab.

Artikel ini telah dibaca 83 kali

KRUSIAL badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

Membangun Solidaritas Lintas Agama dalam Momen Qurban Refleksi Tanah Serambi Mekkah

15 Juni 2024 - 15:54 WIB

Mahasiswa USK : Jargon ‘Menuju Aceh Selatan Produktif’ Ala Haji Mirwan Sebuah Jawaban Atas Keberlangsungan Perekonomian Aceh Selatan

31 Mei 2024 - 10:22 WIB

Kriteria Calon Kepala BIN Harus Mampu Menjawab Tantangan yang Multi Dimensional

4 Mei 2024 - 11:11 WIB

Hari Buruh, Momentum Perbaikan Kesejahteraan Para Pekerja

1 Mei 2024 - 14:05 WIB

Syair Ramadhan Tgk. Dailami, Ku Merindukannya

22 Maret 2024 - 10:09 WIB

Sarjana Pengangguran, Ku Tak Berpangku Tangan

20 Maret 2024 - 18:06 WIB

Trending di News