ACEH SELATAN – Pemuda Peduli Daerah (PPD) Aceh Selatan menggelar diskusi aktual dengan sejumlah unsur pemerintahan Aceh Selatan, seperti DPRK dan SKPK guna membahas perkembangan pembangunan kabupaten Aceh Selatan di usia 76, kegiatan ini dilaksanakan di salah satu cafe di desa Gelumbuk kecamatan Kluet Selatan, Senin (10/1/2022).
Diskusi aktual ini juga dihadiri berbagai elemen masyarakat, baik organisasi kepemudaan, LSM dan perwakilan tokoh wanita.
Ketua PPD Aceh Selatan, Imam Mufti Syahputra mengatakan kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama semua pihak untuk mendiskusikan langkah-langkah arah pembangunan kabupaten Aceh Selatan ke depan dengan melibatkan elemen pemuda dan wanita.
“Kita berharap diskusi ini dapat merumuskan arah pembangunan daerah Aceh Selatan yang berkemajuan dan terarah, serta mengungkapkan isu-isu aktual yang dibahas secara menyeluruh,” ucapnya.
Sementara itu wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Adhi Samridha, S.Pd.i berharap diskusi tersebut menyimpulkan langkah-langkah pemerintah dalam mendongkrak pembangunan Aceh Selatan dengan lebih meninjau aspek pelayanan langsung terhadap masyarakat.
Menyikapi keluhan nelayan yang disampaikan ketua DPD KNTI Aceh Selatan, Jeri Rahmat terkait masalah BBM bersubsidi, Adhi mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan terkait hal itu, namun demikian melalui komisi II DPR Kabupaten pihaknya telah melakukan penulusuran hingga ke Sumatera Utara.
Sementara itu terkait skema perlindungan nelayan perlu dilakukan diskusi lebih lanjut di DPR kabupaten, hal yang sama juga terkait dengan Jaminan Sosial atau BPJS bersubsidi.
“Mudah-mudahan ini dapat kita bahas lebih lanjut antara KNTI, DPRK dan SKPA di Aceh Selatan,” lanjutnya.
Kemudian Ketua komisi II DPRK Aceh Selatan, Hadi Surya, S.TP,M.T mengatakan dalam melaksanakan program pembangunan, pemerintah, memiliki dua skema terkait hal itu, yaitu Program Top Down yaitu program pemerintah dari atas ke bawah dan buttom up yaitu program pemerintah dari bawah ke atas melalui Musrenbang, sementara DPR kabupaten melalui program Pokirnya dapat melakukan program pembangunan dikedua skema tersebut.
Hadi menyebutkan, Aceh Selatan tidak masuk dalam penyumbang angka kemiskinan di Aceh, sebab meskipun ditengah-tengah pandemi Covid-19 Aceh Selatan masih mempertahankan program-program masyarakat, diantaranya santunan kematian dan program pemerintah lainnya.
Menanggapi pertanyaan peserta diskusi, lagi-lagi terkait masalah nelayan dengan kelangkaan BBM, Hadi menyebutkan hal itu merupakan fenomena komplit.
“Banyak mafia yang memperjualbelikan BBM di laut, kita berusaha untuk terus mencari jalan keluar terkait hal ini, sementara itu regulasi menyebutkan bahwa sungai dan laut merupakan kewenangan provinsi, namun terkendala pada beberapa persoalan lainnya di kabupaten, hal ini juga menjadi perhatian serius kita bersama mencari jalan keluarnya,” lanjut Hadi.
Tak hanya itu, terkait persoalan dana desa Hadi mengaku khawatir jika sewaktu-waktu dana tersebut dihentikan namun desa belum siap, oleh sebab itu dirinya mengaku dalam setiap kesempatan selalu berpesan kepada kepada semua untuk memperkuat BUMG agar tercapai kemandirian ekonomi desa.
Terkait terhentinya penyaluran santunan kematian di bulan Desember ini, Hadi menjelaskan hal itu dikarenakan tehnisnya, namun dana itu dapat diajukan kembali diawal tahun.
Agar program pemerintah berjalan maksimal dan bermanfaat, Hadi menyarankan agar program di SKPK terintegrasi atau terarah, sehingga antara program SKPK satu dengan SKPK lainnya dapat terhubung sehingga semua program dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat.
“Bagi saya Aceh Selatan belum membutuhkan oposisi, karena saat ini kita sedang membangun pondasi arah pembangunan ke depan,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Selatan, Zamzami, ST mengatakan hampir 50% pemerintahan Aceh Selatan baik eksekutif maupun legislatif diisi oleh para pemuda di Aceh Selatan.
“Artinya para pemudalah yang menggerakkan pembangunan di Aceh Selatan termasuk dengan hadirnya PPD Aceh Selatan ini,” ucap Zamzami.
Berbicara pembangunan, di Aceh Selatan hari ini diisi kalangan pemuda yang cerdas yang mau memikirkan nasib daerah, pembangunan di Aceh Selatan dari masa ke masa tentu saja ada perubahan dan plus minusnya, hal ini tergantung pada kacamata dan cara penilaian.
“Perlu kami sampaikan sesuai fakta ,hampir 60 dana Otsus itu dikucurkan pada kecamatan Kluet Raya dan Trumon Raya untuk membangun infrastruktur, hal ini didasari karena kedua kawasan tersebut masih tertinggal dalam hal pembangunan infrastrukturnya,” ucapnya.
Sementara itu terkait Visi misi pemerintah juga sebagian sudah dilaksanakan walaupun di tengah pandemi, yang bertujuan pada peningkatan perekonomian masyarakat seperti dibangunnya pabrik CPO di Trumon.
Sementara itu ketua KNPI Aceh Selatan , Dirjo Andela mengajak agar pemuda berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan dengan melibatkan diri dalam menyukseskan pembangunan gampong.
Tinggalkan Balasan