Krusial.com | Banda Aceh – Persoalan keuangan Banda Aceh hingga saat ini masih memprihatinkan, pasalnya pemerintah kota Banda Aceh belum terlihat melakukan langkah-langkah kongkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal itu diungkapkan Koordinator Solidaritas Rakyat Kota (SoRaK) Banda Aceh, Ahyadin Anshar, dalam rilisnya yang diterima Krusial.com, Sabtu (03/09/2022).
“Sungguh miris, saat ini Pemko Banda Aceh secara jelas terlihat hanya fokus melakukan pemotongan program-program kerakyatan dengan dalih efesiensi anggaran daripada berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika solusi yang dimiliki hanya potong-potong anggaran serta hapus program kerakyatan dan pembangunan agar pembiayaan dan belanja tetap stabil maka sungguh rugi Banda Aceh dipimpin oleh birokrat hebat dari pusat yang dikelilingi oleh pakar-pakar dengan yang hebat yang digaji dengan uang negara, karena tak melahirkan solusi yang cemerlang untuk menjawab persoalan yang ada,” ungkap Ahyadin Anshar.
Menurutnya, APBK 2022 yang disusun dan disepakati secara bersama antara legislatif dan eksekutif tentunya telah dilakukan perhitungan proyeksi pendapatan dan belanja secara berimbang.
“Pada pengesahan APBK Tahun 2022, telah disahkan pendapatan dan belanja pemko Banda Aceh pada tahun ini sebesar Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.374.271.730.417,-. Jadi sudah berimbang antara proyeksi pendapatan dan belanja, tinggal lagi bagaimana proyeksi pendapatan dapat dioptimalkan sehingga belanja daerah dapat terpenuhi
Hal yang sangat memprihatinkan, lanjutnya, hingga saat ini rakyat belum melihat langkah kongkret yang dilakukan Pj Walikota untuk memaksimalkan PAD Banda Aceh. “Kondisi saat ini sudah kembali normal pasca pandemi covid-19, sumber-sumber PAD seperti restoran-restoran, objek wisata, hotel, pasar dan sebagainya sudah kembali beraktivitas sebagaimana sediakala hingga untuk PAD dapat dioptimalkan,” ujarnya.
Dia menjelasakan, jika pada masa dilanda pandemi tahun 2021 silam PAD hanya terealisasi sebesar 66,61 % atau sebesar Rp.222.286.302.902, dari target Rp.327.189.757.553. Artinya PAD sebesar Rp. 109.248.660.047 atau sebesar 33,39% tidak terealisasi, kenapa tidak ketika kondisi normal PAD dapat direalisasikan diatas 95% atau bahkan sah-sah saja jika pemerintahnya kreatif dan solutif PAD nya lebih dari 100% dari target yang ditetapkan.
“Dengan kondisi yang mulai normal, seharusnya jika Pj Walikota memang jeli maka lqngkah yang dilakukan adalah melakukan tracking sumber-sumber PAD, sehingga potensi-potensi PAD tersebut dimaksimalkan. Disamping itu juga semestinya bisa diaudit potensi-potensi PAD yang belum optimal, apakah ada kebocoran sehingga harus dilakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalisirnya, sayangnya tak terlihat jelas seperti apa langkah kongkret dan berapa besar capaian PAD yang berhasil dilakukan,” sebutnya.
Dia juga menyebutkan, persoalan TPP ASN yang belum dibayarkan, semestinya dapat dilakukan penyesuaian nominalnya sebagai langkah efesiensi. “Jadi, TPP ini bukan sesuatu yang wajib dan baku nominalnya. Sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, bahkan sah-sah saja jika TPP ditiadakan, namun tentunya bukan hal itu yang diharapkan. Apalagi, jika TPP terlalu tinggi dan tidak lagi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Hal ini harus disesuaikan demi efisiensi, bukan malah ngotot untuk memangkas program kerakyatan dan pembangunan,” jelasnya.
Pj Walikota Terlalu Sibuk Pencitraan
Menurut Koordinator Solidaritas Rakyat Kota (SoRaK) Banda Aceh, Ahyadin Anshar, sejak dilantik pada awal Juli 2022 silam, terlihat Pj Walikota Bakri Siddiq terlalu sibuk dengan pencitraan mulai dengan pencitraan yang dibungkus dengan pola islami hingga memilih sampah di parit yang katanya untuk mengantisipasi banjir.
“Terlalu sibuknya Pj Walikota untuk melakukan pencitraan tidak berimbang dengan kinerjanya dalam mencari solusi-solusi kongkret untuk menjawab persoalan keuangan, khusus upaya peningkatan pendapatan daerah. Sehingga langkah yang dilakukan hanyalah sebatas, menahan program kerakyatan, lakukan pemotongan hingga angkanya bisa disesuaikan,” katanya.
SoRaK menilai bahwa yang dibutuhkan rakyat bukan hanya sebatas himbauan, seruan namun juga sentuhan dalam bentuk program nyata. “Misalkan persoalan banjir, tinggal realisasikan program-program yang sudah dirumuskan. Persoalan rumah ibadah, tempat pengajian dan bantuan ke masyarakat tinggal direalisasikan. Hal itu lebih penting ketimbang pencitraan seakan-akan merakyat dan religius tapi sentuhan program untuk hal tersebut ditahan-tahan hingga bulan terkahir triwulan ketiga tahun anggaran 2022. Ini menunjukkan kepemimpinan yang sibuk pencitraan namun cakap tak serupa bikin,” tegasnya.
Menurut SoRaK, jika Pj Walikota Banda Aceh memang ingin dicintai rakyat, segerakan program-program pembangunan dan kerakyatan. ” Yang perlu dilakukan bukan potong-potong, pangkas-pangkas ataupun tahan-tahan program, tapi bagaimana PAD maksimal hingga kebutuhan belanja kegiatan terpenuhi. Sehingga rakyat semakin yakin bahwa pencitraan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan serta program-program yang dibutuhkan rakyat,” tutupnya. (Redaksi)
Tinggalkan Balasan