Krusial.com — Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, ST., M.Si., menyatakan Pemerintah Aceh siap mendukung proses perubahan nomenklatur kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh.
Hal tersebut disampaikan Taufik saat menerima silaturahmi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, SKM., M.Kes., beserta jajaran di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia.
Safrina juga menyampaikan permohonan dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses perubahan nomenklatur tersebut.
Menurutnya, nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi dalam pembangunan.
Taufik Tekankan Kolaborasi BKKBN dan Pemprov Aceh
Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan Pemerintah Aceh.
Ia menilai keterbukaan informasi mengenai berbagai program yang dijalankan BKKBN menjadi hal penting. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah dapat mengetahui sekaligus mengawal pelaksanaan program, sementara masyarakat juga memperoleh informasi yang memadai.
“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujar Taufik.
Menurutnya, sinkronisasi data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Keselarasan informasi dan data antarlembaga, kata dia, diperlukan agar kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak saling tumpang tindih serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh.***
Tinggalkan Balasan