Menu

Mode Gelap

Berita · 22 Mar 2022 WIB ·

251 Ribu Hektar Lahan di Aceh Kritis, Butuh Kolaborasi untuk Memulihkan


					251 Ribu Hektar Lahan di Aceh Kritis, Butuh Kolaborasi untuk Memulihkan Perbesar

BANDA ACEH –  Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Krueng Aceh menyebutkan sedikitnya 251.000 hektar di Provinsi Aceh dalam kondisi kritis. Jika dalam setahun hanya mampu direhab 1.000 hektar maka butuh 250 tahun untuk memulihkan semua. Namun dengan kolaborasi pemulihan akan lebih cepat.

“Aceh memiliki 251.000 hektar lahan kritis, lokasinya di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan,” kata Staf BPDAS-HL Krueng Aceh, Ridwan Iriadi, dalam forum Evening Talk dengan tema ‘Deforestasi Hutan Aceh, Kita Bisa Apa?’ di Sekretariat FJL Aceh, Senin (21/3/2022). Diskusi itu digelar oleh Forum Jurnalis Lingkungan dan Aceh Green Conservation.

Baca Juga:  MTsN Model Banda Aceh Terima Pendaftaran Peserta Didik Baru

Ridwan mengatakan titik-titik kerusakan tersebar mulai dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Blangkejeren. Sementara paling banyak berada  di Aceh tengah.

Ridwan menyampaikan, untuk mengatasi dan mencegah kerusakan yang lebih parah, perlu keterlibatan semua pihak dalam upaya restorasi hutan.

Selama ini BPDASHL, kata Ridwan hanya mampu merehab 1.000 hektar setahun. Jika hanya mengandalkan pemuliham oleh BPDSHL, maka butuh waktu 250 tahun. Di sisi lain laju kerusakan di titik lain tidak terbendung.

Baca Juga:  APBN 2025 Harus Perhatikan Perubahan Geopolitik Dunia dan Transisi Pemerintahan Baru

“Perlunya penyadartahuan masyarakat tentang fungsi dan wilayah hutan. Kesadaran dan pengetahuan ini diharapkan dapat mengurangi perambahan dan pembalakan liar,” ujarnya.

Senada dengan itu, Deputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, M Nasir mengatakan, ada beberapa faktor penyebab tingginya angka deforestasi di Aceh.

“Ketidakmampuan masyarakat membedakan jenis hutan adalah salah satu penyebab. Kemudian, inkonsistensi antara aturan dan praktik yang diterapkan pemerintah,” kata Nasir.

Walhi menilai permasalahan ini dapat diselesaikan dengan perbaikan tata kelola hutan dan mendorong kearifan masyarakat lokal melalui aturan adat.

Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh selaku penyelenggara acara diskusi menuntut perhatian penuh dari pemerintah terkait permasalahan deforestasi di Aceh.

Baca Juga:  Mayat Yang Ditemukan di TPI Lampulo Merupakan warga Simeulue

“Pemerintah memiliki regulasi, anggaran, dan aparatur untuk menyelamatkan hutan Aceh. Semestinya pemerintah berada di garis utama dalam menyelamatkan hutan,” kata Koordinator Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh, Zulkarnaini Masry.

Forum Evening Talk digelar oleh Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh didukung oleh Aceh Green Conservation (AGC).

Acara tersebut juga turut dihadiri Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), World Resources Indonesia (WRI), Conservation Response Unit (CRU) Aceh, dan juga beberapa komunitas mahasiswa.

Artikel ini telah dibaca 17 kali

KRUSIAL badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

Ketua LPPM USK Apresiasi Aktivitas PR-ITP

20 Juni 2024 - 08:36 WIB

Tgk. Muhammad Ridho Agung Wisudawan Terbaik 2024 Universitas Paramadina

19 Juni 2024 - 11:49 WIB

Ribuan Warga Padati Acara Open House Idul Adha di Kediaman Haji Mirwan

19 Juni 2024 - 11:04 WIB

Mulai Hari Ini SIM Mati Bisa Diperpanjang Tak Perlu Bikin Baru

19 Juni 2024 - 07:13 WIB

Ada Enam Strategi Nasional Kemenkes Tanggulangi DBD di Indonesia

18 Juni 2024 - 15:09 WIB

Kemenkes: Waspada DBD di Musim Kemarau

18 Juni 2024 - 15:02 WIB

Trending di Kesehatan