Krusial | Batu — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Timur menggelar retret bagi kepala perangkat daerah. Retret ini dilakukan untuk memastikan semua program Pemprov Jatim selaras dengan program pemerintah pusat. Retret ini diselenggarakan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) TNI AD di Kota Batu mulai hari ini sampai besok.
Pemintah Provisi (Pemprov) Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang menggelar retreat sebagaimana digelar pemerintah pusat di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.Tak hanya itu, retreat ini sekaligus langkah strategis dalam Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.
Retreat ini bukan sekadar agenda pertemuan menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, melainkan ruang strategis untuk memperkuat orkestrasi pembangunan lintas perangkat daerah, salah satunya ikut mengawal program pemerintah pusat.
Khofifah menegaskan, dimana setiap pemimpin birokrasi diharapkan mampu memainkan perannya layaknya konduktor dalam orkestra, menyatukan semua instrumen untuk menghasilkan harmoni pelayanan publik yang berkualitas.
“Kepemimpinan yang kuat lahir dari kebersamaan visi dan ketangguhan jiwa. Retreat ini adalah ruang penyatuan frekuensi, ruang pembentukan daya tahan mental dan fisik, serta ruang untuk merekatkan kembali semangat pengabdian kita,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).
Jawa Timur akan selaras terus mendorong peningkatan daya saing melalui sembilan prioritas pembangunan dalam Nawa Bhakti Satya, yang bersinergi dengan Asta Cita dan pendekatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win.
Adupun kesembilan bhakti yang terdapat pada Nawa Bhakti Satya meliputi: Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah-Amanah, Jatim Agro, Jatim Harmoni, dan Jatim Lestari.
“Banyak narasumber yang mengutip dan menyampaikan terkait Asta Cita. Melalui retreat ini, maka dapat membreakdown lebih detail supaya masing-masing perangkat daerah bisa paham Asta Cita dengan Nawa Bhakti Satya,” urainya.
Khofifah juga menekankan bahwa seluruh ASN perlu menjadikan prioritas ini sebagai panduan utama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.
“Penyesuaian dan adaptasi harus terus dilakukan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Baru kemudian dilakukan sinergi dan kolaborasi. Selain itu setiap rupiah dari APBD harus berdampak langsung ke masyarakat. Harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan riil warga,” pungkasnya. (Prayitno)
Tinggalkan Balasan