ACEH SELATAN – Wakil I DPRK Aceh Selatan, Adi Samridha Spd.i menyayangkan insiden konflik satwa dilindungi dengan warga di Aceh Selatan yang semakin sering terjadi belakangan ini.
Menurutnya dari akumulasi peristiwa yang ada, masyarakat selalu menjadi korban dari insidental konflik satwa dilindungi, baik itu gajah, buaya dan harimau.
“Jika dilihat ke belakang, konflik antara gajah dan petani menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, baik itu kerugian tanaman maupun korban jiwa, dan tidak ada kompensasi dari pihak terkait dalam hal ini BKSDA,” ucapnya kepada Krusial.com, Senin (23/5/2022).
Ia melanjutkan, konflik antara harimau dan warga juga kerap terjadi dan menjadi teror tersendiri bagi petani di Aceh Selatan, pasalnya area perkebunan warga seringkali dimasuki harimau dan berakibat pada serangan-serangan terhadap petani yang bahkan hampir mengancam nyawa.
“Nah dari hal inilah kami menilai bahwa BKSDA belum serius dalam mengendalikannya, kita juga tidak tau berapa jumlah habitat harimau yang ada dan lokasi yang rawan dilintasinya, sudah sepatutnya BKSDA membuat terobosan-terobosan agar dapat meminimalisir jatuhnya korban diantara ke dua pihak,” ucapnya.
Menurutnya, jika tidak segera dilakukan upaya-upaya mitigasi, maka tidak tertutup kemungkinan korban akan berjatuhan dan menimbulkan gesekan dengan masyarakat.
“Jangan sampai nanti BKSDA akan di musuhi oleh masyarakat karena ketidak seriusannya atau masyarakat akan melakukan tindakan tindakan yang tidak kita inginkan,” tambahnya.
Menurutnya dalam waktu dekat ini, DPRK Aceh Selatan akan menerima audiensi masyarakat desa Seulekat terkait teror harimau di desa tersebut yang semakin instens terjadi.
“Kami juga akan menerima audiensi masyarakat desa Seulekat yang ingin menyampaikan keluhan terkait penanganan pasca diterkamnya warga desa tersebut,” bebernya.
Disamping itu, Adi Samridha meminta semua pihak agar bersama-sama mencari solusi agar konflik antara satwa dilindungi dengan warga ini dapat diminimalisir sehingga para petani tidak lagi merasa ketakutan.
“Petani hanya menggantungkan ekonominya di kebun, jika mereka tidak berani lagi ke kebun tentu berdampak pada penghasilannya, oleh sebab itu kami minta BKSDA dan pihak terkait serius menangani persoalan ini,” tandasnya. (Safdar.S)
