Menu

Mode Gelap

Berita · 2 Jul 2022 WIB ·

Revisi Qanun Jinayat, Predator Seks Di Aceh Bakal Di Hukum Minimal 100 Kali Cambuk


					Revisi Qanun Jinayat, Predator Seks Di Aceh Bakal Di Hukum Minimal 100 Kali Cambuk Perbesar

Banda Aceh – DPR Aceh tengah melakukan revisi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam revisi itu, hukuman pemerkosa dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak diperberat hingga 10 kali lipat.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh Bardan Sahidi, mengatakan, ada tiga pasal yang masuk dalam revisi tersebut yakni pasal 34 tentang zina dengan anak, pasal 47 pelecehan seksual terhadap anak serta pasal 50 mengenai pemerkosaan anak. Hukuman bagi pelaku ada yang diperberat hingga 10 kali lipat.

“Hukuman denda pelaku pelecehan seksual terhadap anak naik 10 kali lipat. Dari sebelumnya denda 150 gram emas murni jadi 1.500 gram emas murni,” kata Bardan kepada wartawan, Kamis (30/6/2022).

Bardan mengatakan, revisi qanun tersebut dilakukan untuk memperberat hukuman bagi pelaku pemerkosa dan pelecehan terhadap anak. Ketentuan dalam qanun selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak ke korban.

“Semua anggota tim pembahas sepakat dengan perubahan pasal ini,” jelas politikus PKS ini.

Bardan meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap perubahan qanun tersebut. Perbaikan masih dapat dilakukan sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

Baca Juga:  Stok Darah di Kota Banda Aceh Kosong, Begini Tanggapan Ketua PMI Banda Aceh

Berikut perubahan tiga pasal yang diusulkan dalam revisi itu:

Pasal 34 (sebelum perubahan)

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan

Pasal 34 (rencana perubahan)

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai korban dan tidak dapat dilakukan proses hukum. (perlu pendalaman ke aparat penegak hukum)

Alternatif: Anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan bukan pengulangan zina dianggap sebagai korban dan tidak dapat dilakukan proses hukum.

Pasal 47 (sebelum perubahan).

Baca Juga:  Tiga Pelaku Transaksi Organ Tubuh Harimau Ditangkap Polisi di Abdya

Setiap orang yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali ditambah dengan denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 150 (seratus lima puluh) bulan.

Pasal 47 (rencana perubahan)

Setiap orang yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 150 (seratus lima puluh) kali ditambah dengan denda paling banyak 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 150 (seratus lima puluh) bulan.

Pasal 50 (sebelum perubahan)

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Baca Juga:  Komisi I DPRA : Qanun Pertambangan Rakyat Hampir Rampung

Pasal 50 (rencana perubahan)

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 200 (dua ratus) kali atau paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) kali, ditambah denda paling sedikit 2.000 (dua ribu) gram emas murni, paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 200 (dua ratus) bulan, paling lama 250 (dua ratus lima puluh) bulan.

Sebelumnya, revisi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masuk dalam program legislasi Aceh prioritas tahun 2022.

Anggota Komisi I DPR Aceh Darwati A Gani, menyebutkan, perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat Qanun Jinayat. Revisi muncul setelah melihat kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak di Aceh sudah mengkhawatirkan dan disebut dalam kategori darurat.

“Kejahatan ini bisa digolongkan kepada extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) karena selain merusak masa depan anak dan perempuan juga merusak nilai-nilai syariat Islam yang diberlakukan di Aceh,” jelas politikus Partai Nanggroe Aceh tersebut.

 

Sumber :Detik.com

Artikel ini telah dibaca 16 kali

KRUSIAL badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

Pj Gubernur Aceh: Idul Adha Momentum Mengoreksi Diri

17 Juni 2024 - 02:01 WIB

Pemkab Aceh Selatan Kembali Terima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2024

15 Juni 2024 - 11:19 WIB

Gelar Pansus, DPRK Aceh Singkil Evaluasi Dokumen Anggaran SKPK Dan Awasi Proyek Fisik

15 Juni 2024 - 06:50 WIB

Pemerintah Aceh Buka Seleksi 6 Jabatan Eselon II

15 Juni 2024 - 03:58 WIB

Hadiri Rapat Terbatas bersama Presiden, Pj Gubernur Aceh: PON Bangkitkan semangat Pembangunan dan Perekonomian Aceh

13 Juni 2024 - 10:52 WIB

Aceh Besar Gelar FGD Kajian Lingkungan Hidup KLHS-RPJM

13 Juni 2024 - 10:47 WIB

Trending di News