Menu

Mode Gelap

Opini · 2 Mei 2023 WIB ·

Paradigma Merdeka Belajar Berbasis Kearifan Lokal (Keistimewaan Asimetris Pendidikan)


					T Mukhlis Benzema
Analis Kebijakan Pendidikan pada Atjeh Foundation
Ketua Komunitas Kami Pengajar Regional Sumatera. Perbesar

T Mukhlis Benzema Analis Kebijakan Pendidikan pada Atjeh Foundation Ketua Komunitas Kami Pengajar Regional Sumatera.

Krusial.com | Opini – Desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia saat ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan berbagai potensi daerah tujuan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dengan desentralisasi pendidikan, setiap daerah dapat mengembangkan potensi dan budayanya sendiri.

Dalam pengertian ini, pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan kebijakan yang dapat dirumuskan oleh lembaga pendidikan. Melalui pendidikan berbasis kearifan lokal, keragaman potensi suatu daerah dapat dikembangkan, sehingga anak-anak di suatu daerah dapat memahami budaya dan nilai-nilai daerah tersebut. Pendidikan berbasis kearifan lokal juga dapat menciptakan masyarakat berwawasan global atau masyarakat yang biasa disebut dengan kewarganegaraan global. Kearifan lokal atau budaya suatu daerah dapat diperkenalkan ke kancah nasional dan internasional.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Global Citizen Education sendiri merupakan pendidikan tentang warga negara yang berpartisipasi dalam proyek ekonomi, sosial, politik dan proyek di lingkungan global. Kewarganegaraan Global atau Global Citizenship itu sendiri merupakan praktik sukarela, yang berorientasi pada keadilan sosial, hak asasi manusia dan lingkungan di tingkat lokal dan global.

Kegiatan pendidikan kewarganegaraan global yang paling penting adalah tindakan sukarela yang dilakukan oleh komunitas lokal dan internasional, praktik yang beresonansi dengan budaya dan partisipasi aktif dalam aktivitas kehidupan sosial dan politik lokal dan global. Budaya Indonesia akan digali melalui pendidikan kearifan lokal, di antaranya varian dengan potensi budaya Indonesia dapat ditunjukkan kepada dunia sebagai upaya membangun Indonesia dari perspektif kelestarian lingkungan.

Model pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan model pembelajaran yang masih sangat baru dalam dunia pendidikan. Tidak banyak guru yang menerapkan model pembelajaran berbasis kearifan lokal ini. Model pembelajaran berbasis kearifan lokal ini sebenarnya baik digunakan dalam proses pembelajaran. Kearifan lokal sendiri mampu meningkatkan dan mengembangkan budaya serta nama dari daerah setempat. Dalam pendidikan berbasis kearifan lokal, tidak hanya perlu membangun sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga etika dan moral dalam pendidikan, yang mengarah pada integrasi ilmu pengetahuan.

Baca Juga:  Hendriyono – Indra Giwang Anhar Maju Pilkada Aceh Selatan Jalur Independen

Pembelajaran berbasis budaya mengintegrasikan budaya lokal, yang tidak selalu mendapat tempat dalam kurikulum sekolah, ke dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran di sekolah. Dalam pembelajaran berbasis budaya, lingkungan belajar akan menjadi lingkungan yang memungkinkan guru dan siswa berpartisipasi aktif sesuai dengan budaya yang telah mereka ketahui, sehingga mencapai hasil belajar yang terbaik. (Daryanto, Rahardjo Muljo)

Pembelajaran berbasis kearifan lokal bukan sekedar strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran namun Pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dikalangan murid, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang penulis kutip dalam buku I Kihajar Dewantara karangan Dr Sandi Budhi Iriawan, dalam buku tersebut disebutkan bahwa belum berpendidikan jika belum berbudaya, tidak akan ada budaya sebelum merdeka, disini mengandung makna bahwa merdeka dan memerdekakan menjadi sebuah pondasi dan syarat mutlak untuk kelangsungan sebuah proses pendidikan dan pendidikan akan berlangsung dengan baik jika budaya sudah kuat.

Selama ini pembelajaran berbasis kearifan lokal belum banyak dimanfaatkan oleh guru. Hanya sedikit guru yang menerapkan pembelajarannya dengan memperkenalkan beragam budaya yang ada di Indonesia. Guru menggunakan kearifan lokal suku dengan meminta siswa mempresentasikan keragaman berbagai suku bangsa Indonesia. Memperkenalkan kostum khas, makanan khas, senjata khusus dan tarian suku sehingga apa yang dilakukan guru belum mampu meningkatkan pemahaman bahkan kecintaan murid terhadap kearifan lokal daerah masing masing.

Jika merujuk ajaran pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar melalui azas Trikonnya, yang pertama adalah Continued yaitu melanjutkan sesuatu yang dianggap sudah baik namun menurut versi bangsa kita, yang kedua adalah Konvergen Artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri sekalipun dan yang ketiga adalah Konsentris. Artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Trikon ini sarat makna bahwa merdeka belajar itu esensi dari entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya sehingga memungkinkan guru dan siswa berpartisipasi aktif sesuai dengan budaya yang telah mereka ketahui untuk mencapai hasil belajar yang terbaik.

Baca Juga:  Seni Merayakan Keberagaman

Konsep dan Kewenangan Pendidikan di Aceh

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 berawal dari surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Ketua DPR Indonesia nomor 126/8586 tanggal 13 April 1999 bertepatan 26 Zulhijjah 1419. Sidang keistimewaan didefinisikan dalam pasal 1angka 8 dengan redaksi “Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat,pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah” selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa”.

Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan , selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa, Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;b Penyelenggaraan kehidupan adat, c penyelenggaraan pendidikan; dan d peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Berdasarkan Undang undang tersebut jelaslah bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada Aceh untuk mengurus dan menjalankan Pendidikan sesuai dengan kharakteristik, adat dan budaya masyarakat Aceh. Kekushusuan ini tentunya tidak diberikan kepada daerah lain dan ini menjadi sebuah keunikan disamping kewenangan yang begitu luas diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh untuk dapat diimplementasikan sebagai bentuk keistimewaan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk memperkuat kewenangan tersebut maka pada Tanggal 2 September 1959 ditetapkan sebagai Hari pendidikan daerah di Aceh dan ditandai dengan bermulanya pendirian lembaga pendidikan tinggi Darussalam, yaitu Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) sebagai lembaga pendidikan umum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry sebagai lembaga pendidikan tinggi Agama dan Dayah Manyang Tgk Chik Pante Kulu sebagai lembaga dalam berbagai disiplin ilmu Islam.

Baca Juga:  Ini Persyaratan Baru Golden Visa untuk Investor Asing di IKN

Padahal kalau kita melihat berbagai produk hukum yang mendukung keistimewaan Aceh khususnya dibidang pendidikan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai himpunan peraturan lainnya yang terkait dengan pendidikan.

Pada dasarnya amanat untuk mengemban peningkatan mutu pendidikan, seyogiyanya harus selaras dan seimbang dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh khususnya Pasal 215 ayat (1) yang menyatakan: “Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.”

Penguatan kualitas pendidikan di Aceh yang diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa. Maka pendidikan yang berlangsung di Aceh harus berdasarkan kekhususan, karakteristik masyarakat Aceh yang Islami, namun dalam perjalanan nya arah untuk menuju kesana belum berjalan secara maksimal. Maka dibutuhkan berbagai kebijakan strategis terkait penguatan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan khususnya mengutakan integrasi kearifasn lokal dalam kurikulum pendidikan di Aceh.

Untuk memperkuat basis kearifan lokal sebagai salah satu konsepsi kurikulum merdeka belajar maka satuan satuan pendidikan di Aceh sudah saatnya melaksanakan pendidikan berdasarkan karakteristik masyarakat Aceh yang didalam nya mencirikhaskan budaya, dan adat istiadat Aceh. Misalnya menyusun kurikulum di satuan pendidikan yang memuat materi sejarah Aceh, seragam yang mencirikhaskan karakteristik keacehan, termasuk menetapkan penggunaan bahasa Aceh pada hari hari tertentu. Hal ini disamping untuk memperkuat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh juga mengelola tata kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh karena perubahan sosial telah menjadikan masyarakat berkembang ke arah sistemik dan mekanis sehingga kerarifan lokal mulai ditinggalkan dan modernisasi informasi dan teknologi telah menggerogoti potensi kearifan lokal.

Artikel ini telah dibaca 95 kali

Nasruddin badge-check

Penulis

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber Krusial.com dan Ikuti Berita Lainnya di Google News
Baca Lainnya

Membangun Solidaritas Lintas Agama dalam Momen Qurban Refleksi Tanah Serambi Mekkah

15 Juni 2024 - 15:54 WIB

Dinamika Politik Indonesia

6 Juni 2024 - 04:04 WIB

Mahasiswa USK : Jargon ‘Menuju Aceh Selatan Produktif’ Ala Haji Mirwan Sebuah Jawaban Atas Keberlangsungan Perekonomian Aceh Selatan

31 Mei 2024 - 10:22 WIB

Kriteria Calon Kepala BIN Harus Mampu Menjawab Tantangan yang Multi Dimensional

4 Mei 2024 - 11:11 WIB

Hari Buruh, Momentum Perbaikan Kesejahteraan Para Pekerja

1 Mei 2024 - 14:05 WIB

Syair Ramadhan Tgk. Dailami, Ku Merindukannya

22 Maret 2024 - 10:09 WIB

Trending di News