Psikologi Pemilu & Memilih Politisi

Oleh : Teuku Zilmahram
Ketua Majelis Psikologi Pusat

Saat ini kita sedang memasuki era gegap-gempita pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang meliputi pemilihan calon DPRK, DPRA, DPD RI, DPR RI, Gubernur, Bupati/Walikota dan Presiden.

Pemilu pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia, yang merupakan perwujudan dari penerapan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi untuk mewujudkan nilai-nilai dari dasar negara.

Pada dasarnya merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia. Posisi jabatan tersebut tersebar dari mulai jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan hingga kepala desa.

Pemilu dapat disebut sebagai salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan seperti komunikasi massa, membangun hubungan publik, menggalang kekuatan masyarakat, interaksi dan aktivitas sosial lainnya.

Terkadang dalam proses komunikasi dan interaksi ini dilakukan cara-cara agitatif dan propaganda masif. Perilaku seperti ini terkadang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hanya, politikus lazim menggunakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pesta demokrasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat memilih wakil-wakilnya dan mengisi berbagai posisi strategis yang dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat.

Namun apabila tidak dikelola dengan baik bisa menjadi suatu kegiatan yang dapat merusak sendi kehidupan masyarakat. Sehingga menyebabkan terbelahnya masyarakat dan menimbulkan polarisasi nan tajam dalam kehidupan sosial.

Bagaimana tinjauan psikologi terhadap pemilu?, jika dilihat dari sisi kebutuhan dan motivasi para kontestan yang menjadi calon di pemilihan legislatif, kepala daerah dan presiden. Pembahasan psikologi pemilu pada dasarnya berbasis pada kajian psikologi politik.

Dalam kajian psikologi politik dapat disebut sebagai sebuah kajian akademik interdisipliner untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi politik, politisi dan perilaku politik dari sisi perspektif psikologis dan sosial-politik.

Relasi antara politik dan psikologi bisa bersifat dua arah. Dalam hal ini psikologi digunakan sebagai pisau analisa untuk memahami politik dan aspek-aspek yang menyertainya.

Memahami psikologi pemilu, penulis meminjam pisau analisis dari ahli psikologi yaitu Abraham Maslow seorang tokoh psikologi asal Amerika Serikat. Dimana beliau telah mengkaji kebutuhan manusia sebagai upaya mempertahankan hidup. Keperluan manusia memang beragam, dan disebut dengan teori hierarki kebutuhan yang dijelaskan oleh Maslow.

Berdasarkan kajiannya, kebutuhan manusia dapat dijelaskan dalam suatu hierarki atau jenjang. Mengapa hierarki/jenjang?, hal ini karena manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dilakukan secara bertingkat.

Setiap individu akan berusaha memenuhi satu jenjang kebutuhan terlebih dahulu sebelum ke jenjang berikutnya. Secara berurutan setelah jenjang pertama terpenuhi, maka individu akan mencoba memenuhi kebutuhan yang ada di jenjang selanjutnya.

Kebutuhan ini diawali dengan kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Jadi seperti kebutuhan primer sandang, papan dan pangan. Selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman.

Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Rasa aman ini meliputi kebutuhan terkait dengan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik maupun personal.

Selanjutnya adalah kebutuhan sosial yang merupakan kebutuhan di posisi ketiga dari hierarki Maslow. Menjelaskan kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan dan persahabatan.

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial, tidak mengherankan jika manusia membutuhkan sosialisasi dalam menjalani hidupnya sebagai makhluk sosial. Manusia senantiasa butuh berinteraksi dengan orang lain.

Berikutya jenjang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini mulai lebih kompleks dan kebutuhan penghargaan meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi serta faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan dan perhatian.

Kebutuhan penghargaan atau disebut juga kebutuhan harga diri merupakan keinginan untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain dan agar tetap eksis dilingkungan.

Berikutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan yang menempati posisi tertinggi dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri seperti kebutuhan meningkatkan kemampuan diri, menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan. Biasanya kebutuhan ini jarang dipenuhi seseorang.

Pada umumnya orang-orang hanya fokus pada kebutuhan fisik, rasa aman, sosial dan harga diri. Kebutuhan tingkat lima ini umumnya hanya ada pada orang-orang yang ingin menaklukkan dirinya sendiri. Selanjutnya berani menerima tantangan yang lebih besar muncul dari lingkungan.

Arah akhir dari kebutuhan ini adalah untuk mendapatkan kepuasan batin dan meningkatkan kepercayaan diri, serta memberikan manfaat lebih besar kepada lingkungan.

Nah, bagaimana dengan politikus yang ingin berkontestasi di pemilu?. Jika level kebutuhannya hanya pada tingkat ingin memenuhi kebutuhan fisiologis dan rasa aman, maka politikus seperti ini jika terpilih berpotensi akan menjadi masalah.

Mereka akan sangat egosentris, hanya memikirkan diri sendiri. Idealnya seorang politikus yang ingin terjun dalam pemilu harus memiliki kebutuhan pada level aktualisasi diri.

Selanjutnya melalui kehadirannya dan kebermanfaatannya akan lebih dirasakan oleh masyarakat dan lingkungannya. Minimal, kebutuhan di level sosial. Sehingga dirinya tidak menjadi politisi yang egosentris, dan setidaknya kita bisa memilih politisi yang sosial centris. Syukur-syukur jika kita dapat memilihi politisi yang sudah sampai pada tahap aktualisasi diri.***