Krusial.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Selatan, Polda Aceh, menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap seorang pria bernama M. Yulizar, S.Pd., terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Gunung Pulo, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Penerbitan DPO tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menindaklanjuti proses penyidikan sekaligus mencari keberadaan orang yang bersangkutan guna kepentingan penegakan hukum. Informasi DPO tersebut disampaikan pada Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan identitas yang tercantum dalam DPO, M. Yulizar, S.Pd. merupakan laki-laki yang lahir di Gunung Pulo pada 28 Oktober 1990. Ia berprofesi sebagai petani dan beralamat di Desa Gunung Pulo, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
Pencarian terhadap yang bersangkutan berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Gunung Pulo untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Untuk memperluas jangkauan pencarian, Satreskrim Polres Aceh Selatan telah menyebarluaskan informasi DPO kepada masyarakat dengan mencantumkan identitas dan foto orang yang dicari.
Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu Bagus Pribadi mengimbau masyarakat agar membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan M. Yulizar.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi terkait keberadaan orang tersebut agar segera menghubungi penyidik Satreskrim Polres Aceh Selatan melalui nomor kontak yang telah dicantumkan. Setiap informasi dari masyarakat sangat berarti dalam membantu proses pencarian dan penegakan hukum,” ujarnya.
Adapun masyarakat yang mengetahui keberadaan orang yang masuk dalam DPO tersebut dapat menyampaikan informasi kepada penyidik melalui nomor berikut:
- 081360067911
- 081220714828
Polres Aceh Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya kepolisian dalam penegakan hukum serta memastikan setiap informasi disampaikan melalui saluran resmi kepolisian.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan tindakan sendiri apabila mengetahui keberadaan orang yang dicari dan menyerahkan penanganannya kepada aparat kepolisian.***

Tinggalkan Balasan