Krusial.com — Proses mediasi kasus dugaan kebocoran data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meulaboh di Polda Aceh menuai sorotan. Istri almarhum Torino, Merry, bersama tim kuasa hukumnya mengaku diusir dari ruang mediasi oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Aceh, AKBP Yasir Ahmadi.
Atas kejadian tersebut, Merry dan tim hukumnya meminta Kapolda Aceh mengevaluasi sikap serta profesionalitas pejabat yang bersangkutan. Mereka menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan pendekatan humanis yang seharusnya dikedepankan aparat kepolisian dalam menangani masyarakat.
Peristiwa itu disebut terjadi di Aula Ditreskrimsus Polda Aceh, Selasa (10/11/2026), saat berlangsung pertemuan untuk membahas penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice.
Merry mengatakan, kehadirannya dalam pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan resmi Ditreskrimsus Polda Aceh bernomor B/1392/XI/RES.2.5./2026/Ditreskrimsus yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Wahyudi.
Ia datang bersama tim penasihat hukum untuk mengikuti proses mediasi dengan pihak terlapor. Namun, suasana pertemuan disebut berubah ketika kuasa hukumnya mulai menyampaikan uraian mengenai perkara dan dasar hukum laporan polisi yang telah diajukan.
Menurut Merry, terjadi perdebatan antara penasihat hukumnya dan AKBP Yasir Ahmadi. Situasi tersebut kemudian berujung pada permintaan agar dirinya bersama tim hukum meninggalkan ruangan.
“Saya datang atas dasar surat panggilan yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh. Namun, setelah pembicaraan berlangsung, kami justru diusir oleh Wadir Ditreskrimsus,” kata Merry.
Ia juga mengaku kecewa karena peristiwa tersebut terjadi di hadapan anaknya yang masih berusia delapan tahun.
Merry menilai sikap yang ditunjukkan pejabat kepolisian tersebut tidak sepatutnya terjadi dalam forum mediasi yang seharusnya mengedepankan komunikasi dan penyelesaian persoalan secara baik.
Penasihat hukum Merry, Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, S.H., M.Kn., M.H., turut menyayangkan kejadian tersebut. Ia menilai pembatasan terhadap penyampaian pendapat hukum dalam forum mediasi berpotensi mencederai prinsip keterbukaan dan profesionalitas penegakan hukum.
Menurut Gea, pihaknya hadir untuk menjelaskan konstruksi perkara, termasuk dugaan pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi. Karena itu, ia mempertanyakan sikap Wadirreskrimsus yang menurutnya justru menunjukkan kemarahan ketika penasihat hukum menyampaikan argumentasi.
“Ada apa dengan Wadir Ditreskrimsus Polda Aceh? Kami datang untuk menyampaikan pendapat hukum dalam forum yang seharusnya mengedepankan keadilan,” ujarnya.
Gea meminta Kapolda Aceh segera mengevaluasi AKBP Yasir Ahmadi agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan humanis, preventif, dan preemtif sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Kasus ini bermula dari dugaan kebocoran data pribadi almarhum Torino yang merupakan nasabah BSI Cabang Meulaboh. Merry kemudian melaporkan dugaan tersebut ke Polda Aceh melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/173/VI/2026/SPKT/POLDA ACEH tertanggal 17 Juni 2026.
Dalam laporan awal, perkara tersebut dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pelanggaran perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Perkembangan perkara kemudian disampaikan Ditreskrimsus Polda Aceh melalui surat Nomor B/180/X/RES.2.5/2026/Ditreskrimsus tertanggal 14 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, penyidik menyebutkan penerapan Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) juncto Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UU Perlindungan Data Pribadi.
Perubahan penerapan pasal tersebut menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan laporan yang diajukan Merry. Hingga kini, perkara tersebut masih menjadi perhatian pihak pelapor dan kuasa hukumnya.
Sementara itu, keterangan dari AKBP Yasir Ahmadi maupun Ditreskrimsus Polda Aceh mengenai tudingan pengusiran tersebut hingga berita ini diterbitkan, belum berhasil diperoleh. Begitupun pernyataan resminya belum dikeluarkan. ***

Tinggalkan Balasan