Oleh: Asmawi, S.Pd., M.Pd. (Ketua Departemen Organisasi dan Pengkaderan Pemuda ICMI Aceh Selatan)

Apa tujuan dan manfaat program Bunda Guru oleh pemerintah, dan dasarnya. Apa dapat dipandang sebagai upaya membangun perhatian, kepedulian, dan dukungan moral terhadap guru.

Apabila dirancang dengan baik, program ini berpotensi menjadi ruang advokasi bagi kesejahteraan guru, penguatan martabat profesi, peningkatan motivasi kerja, serta penghubung komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga pendidik.

Namun, dari perspektif kebijakan publik, niat baik belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas program. Sebuah program baru harus memiliki tujuan yang terukur, kelompok sasaran yang jelas, mekanisme kerja yang konkret, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.

Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar siapa yang dilantik menjadi Bunda Guru, melainkan perubahan nyata apa yang dirasakan oleh guru dan dunia pendidikan setelah program tersebut dijalankan?

Jika program hanya menghasilkan pengukuhan, seremoni, dan kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut yang terukur, manfaatnya berisiko berhenti pada simbol dan pencitraan kelembagaan.

Salah satu persoalan yang perlu dikaji adalah kemungkinan tumpang tindih antara program Bunda Guru dan program Bunda Literasi. Keduanya dapat memiliki wilayah kerja yang beririsan, terutama dalam pembinaan karakter, pendampingan anak, penguatan budaya belajar, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.

Program Bunda Literasi, misalnya telah diarahkan untuk mengembangkan budaya membaca dan meningkatkan literasi masyarakat. Di sejumlah daerah, program ini dilaksanakan melalui kampanye membaca, kunjungan ke sekolah, dan kegiatan bersama masyarakat.

Sementara itu, Bunda Guru diharapkan menjadi penggerak dukungan terhadap guru, menjembatani aspirasi pendidik, serta mendorong peningkatan mutu pendidikan.
Persoalannya, apabila kedua program tersebut memiliki sasaran, kegiatan, dan mekanisme koordinasi yang hampir sama, pemerintah perlu menjelaskan batas kewenangan serta nilai tambah masing-masing program.

Tumpang tindih tidak otomatis berarti pemborosan. Kolaborasi dapat menghasilkan manfaat apabila pembagian tugasnya jelas. Namun, jika dua program menyelenggarakan kegiatan serupa dengan peserta, sasaran, dan hasil yang sama, maka risiko duplikasi anggaran, administrasi, dan kegiatan seremonial menjadi lebih besar.

Prinsip yang perlu dipegang adalah integrasi program, bukan sekadar penambahan nama program. Jika tujuan yang sama dapat dicapai melalui penguatan program yang sudah berjalan, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah pembentukan program baru benar-benar diperlukan.

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu program dapat dinilai melalui dua aspek utama.

Efektivitas yaitu, sejauh mana program mencapai tujuan dan menghasilkan perubahan nyata.

Efisiensi yaitu, sejauh mana hasil tersebut dicapai dengan penggunaan waktu, tenaga, anggaran, dan sumber daya yang proporsional.

Program Bunda Guru akan efektif apabila mampu membantu menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi guru, seperti kesulitan menyampaikan aspirasi, keterbatasan dukungan profesional, persoalan kesejahteraan, serta kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran.

Sebaliknya, program akan kurang efektif jika indikator keberhasilannya hanya berupa jumlah pengukuhan, kunjungan, pertemuan, foto kegiatan, atau banyaknya agenda yang dilaksanakan.

Dari sisi efisiensi, pemerintah seharusnya mengevaluasi apakah program ini memerlukan struktur dan kegiatan tersendiri atau cukup diintegrasikan dengan program pendidikan, organisasi profesi, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ada.

Sebagai pembanding, pemerintah pusat pada 2026 telah memiliki berbagai agenda peningkatan kualitas guru, termasuk pelatihan kompetensi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan peningkatan kualifikasi pendidik.

Dengan demikian, program Bunda Guru semestinya hadir sebagai pelengkap yang memperkuat kebijakan tersebut, bukan menjadi jalur kegiatan baru yang tidak memiliki keterkaitan jelas dengan program peningkatan mutu guru.

Persoalan rangkap peran dan fungsi ganda
layak mendapat perhatian adalah penunjukan figur Bunda Guru yang mungkin telah menjalankan sejumlah peran lain, seperti Ketua TP-PKK, Bunda Literasi, tokoh organisasi perempuan, atau jabatan publik lainnya.

Praktik semacam ini memang dapat memberi keuntungan. Figur yang memiliki jaringan luas dan akses langsung kepada pengambil kebijakan berpotensi mempercepat penyampaian aspirasi guru.

Akan tetapi, banyaknya jabatan tidak selalu berarti semakin besarnya dampak pelayanan. Ketika satu orang memegang sejumlah peran sekaligus, perlu dipertanyakan apakah tersedia cukup waktu, tenaga, dan dukungan kelembagaan untuk menjalankan setiap fungsi secara optimal.

Risikonya meliputi, pembagian perhatian yang tidak proporsional. Program yang memiliki kegiatan lebih rutin atau tuntutan lebih tinggi dapat menyerap perhatian dibandingkan program lainnya.

Kaburnya tanggung jawab, ketika beberapa program memiliki sasaran yang berdekatan, masyarakat dapat kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas hasil maupun kegagalan.

Keberhasilan program terlalu bergantung pada popularitas dan kehadiran seseorang, bukan pada sistem kerja yang berkelanjutan.
Beban koordinasi tambahan. Meskipun tidak selalu membutuhkan anggaran besar, kegiatan baru tetap memerlukan perencanaan, komunikasi, dokumentasi, dan evaluasi.

Namun, rangkap peran tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidakefisienan. Penilaian yang adil harus didasarkan pada beban kerja, kejelasan mandat, dukungan pelaksana, dan capaian program. Yang harus dihindari ialah penambahan gelar atau tanggung jawab tanpa kapasitas pelaksanaan yang memadai.

Rekomendasi kebijakan agar Bunda Guru tidak berhenti sebagai program simbolis, beberapa langkah berikut layak dipertimbangkan.

Tujuan, menetapkan tujuan khusus yang membedakan Bunda Guru dari Bunda Literasi dan program lainnya.

Kelembagaan, menjelaskan mandat, batas kewenangan, mitra kerja, dan mekanisme koordinasi.

Kegiatan, memprioritaskan pendampingan, penyaluran aspirasi, dan penyelesaian masalah nyata guru.

Efisiensi, mengintegrasikan kegiatan yang serupa dan menghindari duplikasi anggaran maupun administrasi.

Evaluasi, menggunakan indikator hasil, seperti aspirasi yang ditindaklanjuti, masalah yang diselesaikan, dan manfaat yang dirasakan guru.

Keberlanjutan, membangun tim pelaksana dan sistem kerja agar program tidak bergantung pada satu figur.

Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi berkala dengan melibatkan guru sebagai penerima manfaat utama. Dengan demikian, penilaian keberhasilan tidak hanya bersumber dari laporan penyelenggara, tetapi juga dari pengalaman guru di sekolah.

Jadi kesimpulannya, jangan sampai pendidikan lebih sibuk mengurus program dari pada menyelesaikan masalah

Menurut pandangan saya, program Bunda Guru patut diapresiasi apabila benar-benar dimaksudkan untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap guru dan meningkatkan mutu pendidikan.

Akan tetapi, apresiasi terhadap niat baik tidak berarti meniadakan kebutuhan untuk mengkritisi desain, pelaksanaan, dan dampaknya.

Pemerintah perlu membuktikan bahwa program ini memiliki keunikan fungsi, manfaat terukur, serta kontribusi yang tidak dapat dicapai secara optimal melalui program yang sudah ada.

Jika fungsinya dapat diintegrasikan dengan Bunda Literasi atau mekanisme pembinaan guru yang telah berjalan, integrasi justru dapat menjadi pilihan kebijakan yang lebih rasional.

Pada akhirnya, persoalan pendidikan bukanlah seberapa banyak gelar kehormatan diberikan atau seberapa sering program diluncurkan, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan oleh guru dan peserta didik.

Jangan sampai kita terlalu sibuk membentuk program untuk guru, tetapi lupa membenahi persoalan yang dihadapi guru. Jangan sampai jabatan bertambah, tetapi pelayanan tidak berubah.

Ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan bukan banyaknya nama program, melainkan kualitas hasil, ketepatan sasaran, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan manfaatnya.***