Krusial.com — Pemerintah Aceh menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan yang ditetapkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tersebut menjadi langkah antisipasi menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana akibat cuaca ekstrem.

Melalui kebijakan itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memantau kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana.

Mualem juga menginstruksikan penguatan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.

Selain pemantauan, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke wilayah terdampak. Kesiapan tenaga lapangan dan peralatan menjadi perhatian pemerintah selama masa siaga darurat berlangsung.

Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta memastikan peralatan penanggulangan bencana tersedia dan siap dimobilisasi.

Penetapan status tersebut mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan mendatang. Kebijakan itu juga mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 serta analisis dan prediksi curah hujan bulanan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

Pemerintah Aceh berharap langkah kesiapsiagaan tersebut dapat memperkuat upaya mitigasi dan mempercepat penanganan apabila bencana hidrometeorologi terjadi di wilayah Aceh. ***