Oleh: Asaduddin — Pejabat Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh
‎
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan wilayah Sumatra sebagai daerah bencana nasional.
‎
‎ Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya frekuensi dan dampak bencana alam yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, termasuk banjir bandang, longsor, serta gangguan aktivitas masyarakat di berbagai provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
‎
‎Menurut Asaduddin, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa bencana yang melanda di wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar  ini tidak lagi bersifat lokal, tetapi sudah berdampak luas terhadap keselamatan warga, stabilitas ekonomi daerah, hingga kelancaran jalur logistik nasional.
‎
‎Situasi di berbagai  di wilayah aceh, sumut dan sumbar sudah sangat memprihatinkan. Ribuan warga terdampak, permukiman rusak, fasilitas publik lumpuh, aktivitas ekonomi terhenti dan harga bahan pokok melambung tinggi. Kami menilai kondisi ini telah memenuhi kriteria sebagai bencana nasional, apalagi dalam dua (2) hari ini sudah tiga pemerintah kabupaten yang ada di provinsi Aceh menyatakan sikap ketidakamampuan dalam menghadapi bencana alam tersebut. Yakni, kabupaten Aceh Tengah, kabupaten Pidie jaya dan kabupaten Aceh Selatan. Pemerintah pusat harus segera mengambil langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Asaduddin.
‎
‎Asaduddin  menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan mempercepat penyaluran bantuan, mobilisasi sumber daya, dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga kemanusiaan. Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia yang menjadi korban bencana.
‎
‎Selain itu, HMI Cabang Banda Aceh menyerukan agar pemerintah memperkuat mitigasi bencana di wilayah  yang berada di zona rawan gempa, banjir, dan potensi hidrometeorologi lainnya. Peningkatan sistem peringatan dini, rehabilitasi lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur tahan bencana dinilai mendesak untuk dilakukan.
‎
‎Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan kebijakan jangka panjang yang komprehensif. Aceh, Sumut dan Sumbar harus mendapatkan perhatian serius agar tragedi serupa tidak terus berulang,” tegas Asaduddin.