Dua dekade lalu, Turki pernah dielu-elukan sebagai model negara Muslim modern yang berhasil memadukan demokrasi, ekonomi pasar, dan nilai-nilai Islam. Banyak negara di Timur Tengah dan dunia Islam menaruh harapan besar pada Ankara. Ketika dunia Arab dilanda gelombang ketidakstabilan, Turki di bawah Recep Tayyip Erdoğan justru tampil sebagai “bintang” yang bersinar: pertumbuhan ekonomi pesat, infrastruktur berkembang, dan diplomasi Islam moderat yang canggih.

Namun, waktu telah menguji semua itu. Kini, di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, tensi politik yang membelah rakyat, serta kebijakan luar negeri yang tidak konsisten, Turki tampak kehilangan arah. Mereka yang dulu bangga menyebut Turki sebagai panutan kini mulai bertanya: apakah negeri ini masih bisa menjadi cahaya bagi dunia Islam?.

Secara ekonomi, Turki menghadapi inflasi tinggi, depresiasi mata uang lira, dan pengangguran yang membayangi generasi muda. Kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara kini dipenuhi suara keluhan dari para pekerja yang harus memilih antara membeli roti atau membayar listrik. Dalam bayang-bayang ambisi geopolitik, rakyat kecil justru bergulat dengan kesulitan sehari-hari yang semakin nyata.

Secara politik, demokrasi Turki yang dulu dianggap tumbuh subur kini mulai meranggas. Oposisi dibungkam, media dikontrol, dan sistem hukum dipertanyakan netralitasnya. Pemilu 2023 lalu yang memperpanjang kekuasaan Erdoğan untuk masa jabatan berikutnya memperkuat kesan bahwa transisi demokratis di Turki hanya berlangsung sebagian jalan. Banyak anak muda yang merasa suara mereka tidak berarti dan enggan ikut dalam percaturan politik yang mereka anggap telah dikendalikan elit.

Di sisi agama, Turki juga menghadapi dilema identitas. Negara ini secara historis lahir dari semangat sekularisme yang kuat di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Namun, sejak awal 2000-an, terjadi proses re-Islamisasi ruang publik yang masif. Masjid-masjid dibangun, simbol Islam dikedepankan, dan sekolah-sekolah agama diperluas. Ironisnya, generasi muda justru semakin menjauh dari agama formal dan memilih mengekspresikan spiritualitas mereka secara privat atau bahkan skeptis terhadap institusi keagamaan.

Banyak warga Turki kini merasa negeri mereka berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi ada romantisme kejayaan Ottoman yang sering didengungkan pemerintah, di sisi lain ada realitas kehidupan sehari-hari yang penuh keterbatasan. Nasionalisme dan Islamisme dijadikan fondasi retorika negara, namun tidak selalu menjawab kebutuhan mendesak rakyat seperti lapangan kerja, keadilan, dan kebebasan sipil.

Kebingungan ini juga tampak dalam kebijakan luar negeri. Turki ingin tampil sebagai pemimpin dunia Islam—mendukung Palestina, bersuara lantang di PBB, bahkan terlibat dalam urusan Afrika dan Asia Tengah. Tetapi pada saat yang sama, Ankara menjalin kerja sama ekonomi dengan negara-negara yang justru bertentangan dengan nilai yang mereka bela. Sikap ambigu ini membuat banyak pengamat menyebut Turki sedang terjebak antara ambisi imperial dan realitas pragmatisme.

Yang lebih menarik, di tingkat akar rumput, rakyat Turki sebenarnya sudah lama mencoba mencari jalan sendiri. Di balik tekanan hidup, mereka mulai membangun komunitas kecil berbasis solidaritas, menjalankan dakwah digital, membuka diskusi-diskusi keagamaan di kafe, hingga menggunakan TikTok sebagai ruang berekspresi. Mereka lelah pada narasi besar yang seringkali tak berpijak pada realitas.

Pertanyaan besar kini menggantung: apakah Turki masih punya “visi”? Bukan hanya visi negara besar yang ingin menjadi kekuatan regional, tetapi visi moral dan sosial yang mampu merangkul rakyatnya yang plural. Ketika simbol dan retorika terlalu banyak digunakan tanpa kebijakan konkret yang berpihak pada kesejahteraan, kepercayaan rakyat perlahan terkikis.

Turki yang dulu menjadi harapan karena keberhasilannya dalam transformasi demokratis dan ekonomi kini justru menjadi cermin dari kegagalan menjaga keseimbangan antara agama, politik, dan masyarakat sipil. Dunia Islam yang dulu berharap banyak kini lebih memilih menunggu atau bahkan mencari model alternatif di tempat lain.

Namun, belum semuanya hilang. Potensi Turki tetap besar. Infrastruktur, sumber daya manusia, posisi strategis, dan budaya yang kaya masih menjadi kekuatan utama. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengakui bahwa arah lama tidak lagi relevan dan diperlukan peta baru yang lebih inklusif, adil, dan berakar pada realitas sosial dan bukan hanya mimpi kejayaan masa lalu.

Dalam situasi ini, Turki tidak hanya harus memilih ulang arah, tetapi juga harus mendengarkan kembali suara rakyatnya—yang selama ini mungkin tertutupi oleh gegap gempita ambisi kekuasaan dan simbolisme religius. Karena dalam sejarah panjang negeri ini, transformasi sejati selalu datang dari bawah.

Turki bukan semata-mata tentang Erdoğan, masjid-masjid besar, atau pidato keras di panggung internasional. Turki adalah tentang orang-orang yang berjalan di jalanan Istanbul dengan kantong kosong dan pikiran penuh tanya, tentang anak-anak muda yang bertanya siapa mereka di tengah dunia yang berubah cepat, dan tentang rakyat biasa yang masih berharap negara ini akan kembali menemukan arah yang benar.

***Penulis Rahma Safira, Mahasiswi Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh