Krusial | Aceh Selatan – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Selatan, Kamis (09/01/2025) didatangi ratusan tenaga honor kesehatan dari berbagai puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Kedatangan tenaga honorer tersebut ingin menyampaikan aspirasi kepada ketua DPRK Rema Mizhul Azwadan Pj. Sekda sekaligus kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan Ilham Sahputra.

Salah satu honorer Nakes Evi Marlinda menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa pihaknya ingin formasi semua tenaga kesehatan (Nakes) itu dibuka dan harus dituntaskan dulu R2 dan R3.

“Kami mohon kepada Pimpinan Daerah Aceh Selatan agar kami Tenaga Nakes Honorer ini menjadikan kami penuh waktu bukan paruh waktu, karena sewaktu pandemi Covid 19 kenapa bapak tau menjadikan kami sebagai garda terdepan” katanya.

Lebih lanjut, Evi menjelaskan sebagai tenaga kesehatan  Honorer di Aceh Selatan kami ini sangat sedih dan semacam tidak diprioritaskan. Dalam aksi ini kami meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Selatan jangan sampai membeda-bedakan kami dan menganak tirikan kami dengan guru.

Kami merasa di anak tirikan dengan profesi yang lain dan kami merasa hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dianggap tidak adil. Karena para Nakes yang sebagian telah mengabdi lebih dari 10 tahun, kecewa karena tidak lolos seleksi meskipun memiliki pengalaman panjang dalam dunia kesehatan.

“Dan perlu diketahui bahwa tenaga kesehatan (Nakes) selalu menjadi garda terdepan. Dalam hal ini kami juga meminta formasi untuk Nakes harus ditingkatkan dan ditetapkan di Instansi setiap nakes bekerja serta diutamakan yang sudah lama masa kerja secara bertahap tanpa tes,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan Rema Mishul Azwa yang didampingi oleh Anggota DPRK Aceh Selatan Alja Yusnadi dengan cepat menanggapi tuntutan dari permintaan honorer Nakes tersebut, bahwa pihaknya akan menampung aspirasi Nakes.

“Kita akan mendorong Pemerintah Daerah dan menyurati Mempan RB, kita dari DPRK Aceh Selatan akan menyurati komisi DPR RI  terkait dengan Dinas Kesehatan serta BKN,” kata Rema.

“Terkait masalah ini kita sudah sampaikan kepada tenaga Nakes agar mereka memberikan pointer terpentingnya kepada DPRK dan agar dapat mereka membubuhi tanda tangan Nakes yang masuk dalam PPPK,” tutupnya.***