Krusial.com — Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh masih menyisakan sejumlah pekerjaan, meski beberapa sektor telah menunjukkan kemajuan signifikan.

Per 19 November 2026, pemulihan fasilitas kesehatan terdampak dilaporkan telah mencapai 100 persen, sementara sektor pendidikan, rumah ibadah, pasar hingga normalisasi sungai masih dalam proses penanganan.

Data perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dipaparkan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, dalam seminar nasional refleksi satu tahun bencana hidrometeorologi Aceh di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).

Dalam pemaparannya, Safrizal menyebut seluruh rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang terdampak bencana telah kembali beroperasi. Namun, pemulihan sejumlah fasilitas publik lainnya belum sepenuhnya tuntas.

Di sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah asal. Sebanyak 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat, sementara satu sekolah lainnya masih menumpang untuk kegiatan belajar mengajar.

Pemulihan rumah ibadah juga masih berlangsung. Dari 918 rumah ibadah yang terdampak, sebanyak 906 telah kembali beroperasi, sedangkan 12 lainnya belum dapat difungsikan.

Di sektor perdagangan, 115 dari 127 pasar terdampak telah kembali beroperasi. Sementara itu, proses normalisasi sungai sebagai bagian dari pemulihan infrastruktur tercatat baru mencapai 32,26 persen dari target yang ditetapkan.

Pada sektor perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, sejumlah program bantuan menunjukkan realisasi di atas 99 persen. Bantuan isi hunian telah disalurkan sebesar Rp725,109 miliar atau 99,34 persen dari total alokasi Rp729,942 miliar.

Penyaluran Jaminan Hidup (JADUP) mencapai Rp702,912 miliar atau 99,09 persen dari anggaran Rp709,354 miliar. Sementara bantuan stimulan ekonomi terealisasi Rp692,220 miliar atau 99,06 persen dari total alokasi Rp698,755 miliar.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp653,70 miliar untuk membantu warga memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 17.742 rumah rusak ringan senilai Rp266,13 miliar dan 12.919 rumah rusak sedang senilai Rp387,57 miliar.

Adapun program dana tunggu hunian telah terealisasi 100 persen melalui transfer ke 18.422 rekening penerima.

Paparan perkembangan pemulihan itu menjadi bagian dari seminar nasional bertajuk “Evaluasi Pemulihan dan Kesiapsiagaan” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh berkolaborasi dengan Satgas PRR Aceh untuk menandai sekaligus mengevaluasi satu tahun bencana hidrometeorologi November 2025–2026.

Seminar tersebut tidak hanya membahas capaian rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi juga mengidentifikasi persoalan yang masih dihadapi serta memperkuat kesiapsiagaan Aceh menghadapi potensi bencana berikutnya.

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, mengatakan refleksi satu tahun bencana menjadi momentum untuk mengevaluasi penanganan sekaligus melihat kembali berbagai persoalan yang masih membayangi proses pemulihan.

Menurut Nasir, banjir dan tanah longsor kembali terjadi ketika proses rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana sebelumnya belum sepenuhnya selesai. Kondisi tersebut, katanya, memperlihatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap akurasi data kebencanaan, koordinasi lintas sektor dan kesiapan menghadapi potensi bencana susulan.

Ia juga mengapresiasi kerja Satgas PRR dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Aceh.

“Saya berharap seminar dan diskusi dapat menghasilkan masukan dan pemikiran konstruktif untuk memperkuat upaya pemulihan Aceh,” ujar Nasir.

Sementara itu, Safrizal ZA menekankan pentingnya penguatan sistem komunikasi dan informasi dalam penanganan bencana. Pengalaman saat bencana sebelumnya, ketika listrik padam dan jaringan komunikasi terputus, menunjukkan bahwa informasi dari relawan radio menjadi salah satu sumber penting bagi pemerintah dalam mengetahui kondisi wilayah terdampak.

Safrizal menyoroti peran Radio Antarpenduduk Indonesia (RAPI) dalam menyampaikan informasi awal bencana, terutama ketika sejumlah wilayah sulit dijangkau akibat terputusnya akses komunikasi.

Menurutnya, Aceh perlu memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi dan perencanaan menghadapi ancaman bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi curah hujan ekstrem, kondisi tanah dan karakter geografis wilayah.

“Kawasan perbukitan dan lereng di Aceh memiliki kerentanan terhadap tanah longsor. Ketika hujan ekstrem berlangsung dalam durasi panjang, tanah menjadi jenuh air, aliran permukaan meningkat, dan sungai berpotensi meluap dengan membawa material dari kawasan hulu ke permukiman,” jelasnya.

Safrizal menegaskan, penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan ketika banjir atau longsor terjadi. Penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, pengelolaan lingkungan dan kesiapan masyarakat harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana.

Seminar tersebut dipandu Yarmen Dinamika dengan menghadirkan Safrizal ZA dan akademisi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, Dr. Bustamam Ali, M.Pd., sebagai narasumber.

Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, turut menghadiri kegiatan bersama perwakilan organisasi pers AJI, IJTI, SMSI, SPS dan Akpersi. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan mahasiswa, relawan RAPI, ORARI, lembaga swadaya masyarakat serta wartawan. ***