Krusial.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Barat memberikan 10 rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027.

Rekomendasi tersebut menyoroti optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, pemerataan pembangunan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Rekomendasi itu disampaikan dalam laporan hasil pembahasan Rancangan Qanun APBK Aceh Barat 2027 yang dibacakan anggota Banggar DPRK Aceh Barat, H. Tarmizi, S.E., dalam rapat paripurna, Jumat (20/11/2026).

Dalam laporan tersebut, postur anggaran daerah direncanakan dengan pendapatan sebesar Rp1.253.702.392.044 dan belanja Rp1.293.575.422.836. Sementara penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp39.873.030.792.

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, dipimpin Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat, Zulfikar, S.A.B., didampingi Wakil Ketua I, Azwir, S.P. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, S.T., M.T., M.H., IPM., ASEAN Eng., turut hadir mewakili pemerintah kabupaten.

Banggar menjelaskan, pembahasan rancangan APBK 2027 telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui serangkaian pembahasan serta sinkronisasi.

Proses tersebut mengacu pada nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan DPRK mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan dilakukan secara intensif, cermat dan komprehensif untuk memastikan postur anggaran mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi, sekaligus selaras dengan perencanaan pembangunan daerah serta arah kebijakan nasional.

Dalam rekomendasi pertama, Banggar meminta pemerintah daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru secara inovatif, termasuk melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan kebocoran pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil maupun menghambat iklim investasi UMKM.

Banggar juga meminta aset daerah yang belum produktif segera didayagunakan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk BUMD Pakat Beusaree, turut didorong meningkatkan kontribusi dividen terhadap kas daerah.

Pada aspek penganggaran, Banggar menekankan agar alokasi dana setiap perangkat daerah didasarkan pada target kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengulang pola penganggaran tahun sebelumnya.

Efisiensi belanja juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta mengevaluasi pengeluaran yang dinilai kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK) dan kegiatan seremonial, agar anggaran lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah diminta menjamin pemenuhan porsi anggaran sesuai amanat peraturan perundang-undangan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar, dengan tetap memperhatikan pemerataan kualitas pelayanan.

Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu prioritas yang disorot Banggar, melalui pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan serta penguatan ekonomi gampong.

Banggar turut meminta belanja modal diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase dan air bersih, disertai upaya pengendalian inflasi daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem serta dukungan pelatihan dan permodalan UMKM.

Pembangunan infrastruktur, menurut rekomendasi Banggar, perlu dilakukan secara merata, terutama di wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada titik-titik tertentu.

Seluruh OPD juga diminta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak triwulan pertama 2027 agar penyerapan anggaran berlangsung proporsional dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Banggar selanjutnya mendorong pemerintah daerah membuka akses informasi pelaksanaan anggaran secara transparan serta melakukan evaluasi penyerapan anggaran setiap triwulan bersama komisi-komisi terkait di DPRK.

Setiap alokasi anggaran juga diminta memiliki target dan indikator kinerja yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari penguatan pengawasan serta akuntabilitas.

Dalam kesimpulan laporan, Banggar DPRK Aceh Barat menyatakan secara umum Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang APBK Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya.

Meski demikian, sejumlah bagian yang masih memerlukan penyempurnaan diminta diperbaiki sesuai hasil pembahasan bersama Banggar DPRK Aceh Barat dan TAPK.

Laporan tersebut selanjutnya menjadi bahan dan masukan bagi fraksi-fraksi DPRK Aceh Barat dalam menyusun pendapat akhir terhadap Rancangan Qanun APBK 2027.

Banggar juga menyampaikan apresiasi kepada TAPK dan seluruh OPD atas kerja sama selama proses pembahasan, serta kepada Sekretariat DPRK Aceh Barat yang telah mendukung dan memfasilitasi rangkaian kegiatan tersebut.

Dengan penyampaian laporan Banggar, pembahasan Rancangan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027 berlanjut ke tahapan pembahasan fraksi-fraksi untuk penyusunan pendapat akhir sesuai mekanisme yang berlaku. ***