Krusial.com — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai menerapkan sistem digital untuk memperketat rekonsiliasi keuangan daerah sekaligus mengantisipasi risiko keterlambatan pelaporan yang dapat berdampak pada penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Sistem tersebut dikembangkan melalui aplikasi SIPORSI (Sistem Informasi Pelaporan dan Rekonsiliasi Terintegrasi) yang mulai diperkenalkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat melalui bimbingan teknis di Kantor BPKD, Rabu (7/10/2026).

Kepala BPKD Aceh Barat Edy Juanda mengatakan, SIPORSI dirancang untuk mengubah pola rekonsiliasi yang selama ini cenderung dilakukan menjelang akhir periode pelaporan menjadi proses yang berlangsung secara rutin setiap bulan.

“Akuntabilitas tata kelola keuangan daerah tidak boleh lagi bertumpu pada metode ‘kebut semalam’ di menit-menit akhir batas pelaporan. Melalui aplikasi SIPORSI, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membangun sistem kendali internal (internal control barrier) yang terintegrasi dan mengikat. Seluruh SKPK kini diwajibkan menyelesaikan rekonsiliasi bulanan tepat waktu,” kata Edy Juanda.

Kepatuhan itu, jelas Edy, bukan semata-mata mengejar formalitas penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI, melainkan secara konkret menyelamatkan hak fiskal masyarakat Aceh Barat agar aliran Dana Transfer ke Daerah dari Pusat tidak tersandera sanksi penundaan penyaluran.

Menurutnya, selama ini rekonsiliasi yang dilakukan secara tidak rutin dinilai berpotensi menumpuk pekerjaan pada akhir tahun dan meningkatkan kemungkinan terjadinya koreksi pembukuan. Kondisi tersebut juga dapat mempersulit proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

SIPORSI kemudian dirancang dengan batas waktu pengunggahan dan rekonsiliasi data paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya. Sistem ini, kata Edy, juga memiliki fitur penguncian otomatis atau auto-lock terhadap input transaksi susulan tanpa persetujuan berjenjang.

“Sistem ini selain memperketat batas waktu, aplikasi tersebut menghubungkan data transaksi dari sejumlah sistem dan sumber perbankan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Integrasi tersebut mencakup transaksi belanja, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), aset tetap hingga persediaan,” jelas Edy Juanda.

Rekonsiliasi Jadi Syarat Pencairan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menjadikan hasil rekonsiliasi digital sebagai bagian dari mekanisme pencairan anggaran.

Berita Acara Rekonsiliasi Digital (BAR Digital) yang diterbitkan melalui SIPORSI dan divalidasi menggunakan tanda tangan elektronik serta kode QR ditetapkan sebagai prasyarat bagi Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dalam memproses SP2D Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) SKPK pada periode berikutnya.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat sekaligus action leader SIPORSI, Junizar Lasmi, mengatakan sistem tersebut dibangun untuk mendorong pengawasan sejak awal, bukan hanya melakukan koreksi setelah pemeriksaan.

“Kebaruan inti (core novelty) dari SIPORSI adalah pergeseran paradigma dari reactive correction (koreksi reaktif setelah ada audit) menjadi proactive compliance (kepatuhan proaktif berkesinambungan). Dengan fitur Structured Data Bridge dan digital audit trail, seluruh pergerakan angka tercatat transparan. Praktik manipulasi seperti transaksi bertanggal mundur (backdated transactions) atau penundaan penyetoran kasl (lapping) dapat dideteksi sejak dini dan dieliminasi secara otomatis,” kata Junizar.

Digitalisasi tersebut juga ditujukan mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempercepat proses pemeriksaan. BPKD memperkirakan waktu pemeriksaan dapat dipangkas dari sekitar tiga hari kerja menjadi maksimal empat jam kerja per dinas.

Tahap awal penerapan SIPORSI dilakukan melalui pelatihan terhadap lima SKPK, yakni Dinas PUPR, Diskominfo, BKPSDM, BPKD dan Kecamatan Johan Pahlawan. Sebanyak 24 aparatur yang terdiri dari unsur PPK-SKPK, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang pengguna mengikuti pelatihan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan sistem tersebut diperluas ke seluruh 49 SKPK setelah tahap percontohan selesai. Pemkab juga menyiapkan Peraturan Bupati sebagai landasan penerapan SIPORSI secara permanen.

Penerapan SIPORSI diarahkan untuk mendukung penguatan tata kelola keuangan, termasuk agenda pencegahan korupsi dan pengawasan pengelolaan Barang Milik Daerah, optimalisasi pajak daerah serta tata kelola penganggaran.

Pemkab Aceh Barat juga menargetkan penerapan sistem tersebut dapat memperkuat proses penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026 sekaligus mengurangi risiko keterlambatan pelaporan keuangan daerah. ***