Krusial.com — Tim peneliti Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) mengkaji bagaimana bencana dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan serta hubungan kekuasaan antara pemerintah, masyarakat dan aktor lokal dalam proses pemulihan di Takengon, Aceh Tengah.
Penelitian bertajuk “Tata Kelola Pascabencana dan Rekonfigurasi Kekuasaan dalam Desentralisasi Asimetris” tersebut dipimpin Novita Sari bersama Muliawati sebagai anggota tim. Kajian ini secara khusus melihat dinamika pemerintahan dan distribusi kewenangan setelah bencana.
Ketua tim peneliti Novita Sari mengatakan pemulihan pascabencana tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur atau pemulihan kondisi ekonomi masyarakat. Di balik proses tersebut terdapat dinamika sosial dan politik yang dapat memengaruhi hubungan antaraktor.
“Pascabencana tidak hanya menyangkut persoalan pembangunan kembali secara fisik. Ada proses sosial dan politik yang berlangsung, termasuk perubahan pola relasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor-aktor lainnya,” kata Novita Sari, Senin (5/10/2026).
Menurut Novita, pendekatan desentralisasi asimetris digunakan untuk melihat sejauh mana karakteristik dan kebutuhan suatu daerah memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan serta kebijakan pemulihan setelah bencana.
Dalam kajian tersebut, masyarakat juga ditempatkan sebagai bagian dari aktor yang ikut menentukan arah pemulihan. Pengetahuan lokal, pengalaman menghadapi bencana dan kepentingan masyarakat menjadi aspek yang diperhatikan dalam melihat proses pengambilan keputusan.
Anggota tim peneliti Muliawati mengatakan kondisi lokal menjadi salah satu faktor penting dalam memahami tata kelola pascabencana. Setiap daerah memiliki karakter sosial, politik dan kelembagaan yang berbeda sehingga pola pemulihannya tidak selalu dapat disamakan.
“Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan yang berbeda. Karena itu, proses pemulihan perlu memperhatikan bagaimana aktor lokal berperan dan bagaimana kewenangan dijalankan di tingkat daerah,” ujarnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian penelitian adalah rekonfigurasi kekuasaan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam situasi pascabencana, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga sosial, komunitas serta kelompok lainnya dapat terlibat dalam proses pemulihan dengan kewenangan, kepentingan dan sumber daya yang berbeda.
Interaksi di antara berbagai pihak tersebut dinilai dapat memunculkan pola baru dalam pengambilan keputusan maupun menentukan arah kebijakan pemulihan di tingkat lokal.
Tim peneliti kemudian berupaya memetakan bagaimana perubahan hubungan tersebut berlangsung serta pengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Takengon dipilih sebagai lokasi penelitian untuk melihat secara langsung hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi persoalan pascabencana dengan mempertimbangkan karakter sosial, politik dan kelembagaan setempat.
Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian ilmu politik dan pemerintahan, khususnya mengenai keterkaitan antara tata kelola pascabencana, desentralisasi asimetris dan perubahan relasi kekuasaan.
Kajian tersebut juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan pemulihan pascabencana agar lebih memperhatikan karakteristik lokal, keterlibatan masyarakat, koordinasi antaraktor serta pembagian kewenangan dan sumber daya. ***
Tinggalkan Balasan