Krusial.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat setiap tahun harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar hanya untuk membayar biaya listrik penerangan jalan umum (PJU). Besarnya pengeluaran tersebut mendorong pemerintah daerah mempercepat program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED yang lebih hemat energi.

Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) di Meulaboh, Rabu (29/7/2026). Selain mengevaluasi sistem penerangan jalan, rapat juga membahas percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).

Tarmizi mengatakan, tingginya biaya listrik disebabkan sebagian besar lampu jalan yang digunakan masih berdaya besar dan belum efisien. Karena itu, pemerintah menargetkan seluruh PJU secara bertahap diganti dengan lampu LED 90 watt sebagai bagian dari program mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada 2028.

“Saat ini biaya listrik lampu jalan mencapai sekitar Rp7 miliar per tahun. Lampu yang digunakan masih berdaya tinggi dan belum efisien. Kita akan menggantinya dengan lampu LED 90 watt yang lebih terang dan lebih hemat listrik,” kata Tarmizi.

BACA JUGA
Demisioner DEMA STAIN TDM Desak Kampus Transparan soal Anggaran dan Dugaan Pelecehan SeksualKinerja Bank Aceh Syariah hingga September 2026 Tumbuh, DPK Capai Rp27,58 TriliunSayuti Achmad Masuk Bursa, Tiga Kandidat Bertarung Rebut Posisi Ketua PWI Aceh

Menurutnya, penggantian lampu LED diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari Rp2 miliar setiap tahun. Dana hasil efisiensi tersebut selanjutnya akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan hingga menjangkau lebih banyak kawasan di Aceh Barat.

Program itu akan dimulai dari kawasan perkotaan sebagai pusat aktivitas masyarakat, kemudian diperluas ke jalan utama di kecamatan. Sementara wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik maupun kawasan rawan banjir akan diprioritaskan menggunakan lampu tenaga surya melalui dukungan APBK dan pokok-pokok pikiran DPRK.

Dalam rapat tersebut, Tarmizi juga mengungkapkan hasil pendataan menunjukkan terdapat lebih dari 400 rumah tidak layak huni (RTLH) yang menjadi prioritas penanganan di Aceh Barat. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, APBA, APBN, dan program CSR perusahaan. ***