Krusial.com — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pembenahan pelayanan hingga tingkat Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi perhatian untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang optimal.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) teknis evaluasi kinerja bersama seluruh pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Barat di Aula kantor dinas setempat, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis (27/8/2026).
Dalam Rakor tersebut, Tarmizi didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Ruswaidi serta Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Barat Safrizal.
Tarmizi mengatakan, Dinkes menjadi salah satu instansi yang mendapat perhatian khusus pemerintah daerah karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama pelayanan kesehatan dan keselamatan jiwa.
“Dengan kondisi fiskal hari ini, kita harus menentukan skala prioritas. Karena itu, program pemerintah fokus pada hal yang paling utama, yaitu kesehatan dan pendidikan. Kesehatan ini berbicara tentang nyawa manusia,” kata Tarmizi.
Ia menjelaskan, Pemkab Aceh Barat saat ini tengah melakukan penataan kembali sistem pelayanan kesehatan dengan memetakan berbagai persoalan, mencari solusi, sekaligus menetapkan target yang harus dicapai ke depan.
Menurutnya, pembenahan tersebut harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh Puskesmas diharapkan dapat berfungsi secara optimal, termasuk dukungan tenaga kesehatan di lapangan.
“Intinya, pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat. Puskesmas harus aktif semuanya, kemudian tenaga kesehatan juga harus diperhatikan karena hari ini ada cukup banyak permasalahan, terlebih dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas,” ujarnya.
Selain memperkuat layanan Puskesmas, Tarmizi menargetkan seluruh Pustu di Aceh Barat dapat kembali beroperasi secara aktif sehingga masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat layanan kesehatan tetap mendapatkan pelayanan.
Ia juga menargetkan penambahan ambulans secara bertahap setiap tahun. Bahkan, pemerintah daerah menginginkan setiap Puskesmas nantinya memiliki ambulans baru untuk mendukung pelayanan dan penanganan pasien.
“Targetnya semua Puskesmas memiliki ambulans baru sehingga tidak ada kendala dalam melayani masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Tarmizi mengakui persoalan tenaga kesehatan masih menjadi salah satu tantangan yang harus segera dicarikan jalan keluar. Salah satunya terkait tenaga bakti yang jumlahnya cukup banyak, tetapi belum seluruhnya masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Yang menjadi kendala kita saat ini adalah tenaga bakti yang cukup ramai, tetapi mereka tidak masuk ke PPPK,” ujarnya.
Tarmizi menyatakan akan mencari solusi terhadap persoalan tersebut dan berupaya menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Langkah itu dinilai penting agar kebutuhan tenaga kesehatan di Aceh Barat tetap terpenuhi sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. ***
Tinggalkan Balasan