Krusial | Malang — Menindaklanjuti usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) oleh Kementrian Sosial (Kemensos) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus mengupayakan dan menyesuaikan lahan yang di inginkan.
Berdasarkan pantauan Krusial Senin l (14/4/2025), Camat Bantur Bayu Jatmiko sedang mendampingi Kementerian Sosial (Kemensos) meninjau lokasi kelayakan lahan yang disiapkan untuk SR, di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.
Menurut Camat Bantur Bayu Jatmiko lahan di dekat Jembatan Pelangi, Bantur itu merupakan aset Pemkab Malang. Adapun luasnya sekitar 9,6 hektare. Apalagi saat ini, di sekitar lokasi juga sedang dilaksanakan pembangunan jalan nasional.
Lahan tersebut secara umum, sekarang disewa oleh pihak lain dan masih dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu.
“Lahan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI hanya sekitar 5 hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat (SR,),” ujar Bayu
Bayu menambahkan, ini baru perencanaan jika nanti dinilai layak, tidak menutup kemungkinan di Srigoncco akan dibangun Sekolah Rakyat (SR) di lahan tersebut. Namun, masih di lakukan kajian untuk menentukan kelayakan lahan.
“kita sama sama berdoa, jika lolos survei dan berhasil dibangun SR, maka menjadi kebanggaan tersendiri sebagai bagian masyarakat pesisir Malang Selatan,k” kata dia.
Sementara itu, di Kecamatan Bantur baru saja mendapat proyek jalan nasional, yakni Jalan Gondanglegi Balekambang.
“Untuk itu, Bayu berharap semoga dapat mendongkrak perekonomian dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Malang Selatan,” harap Bayu.
Disinyalir dari krusial sebelumnya Pemkab Malang sudah mengusulkan pendirian SR di dua titik. Yakni di Kecamatan Bantur (Desa Srigonco) dan Tumpang (Desa Jeru).
Dengan adanya RS, anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera bisa bersekolah tanpa mengeluarkan biaya.
Sementara itu, Bupati Malang H M. Sanusi mengatakan, seluruh pembiayaan pengadaan SR tersebut dari Kemensos RI.
Sementara itu di tempat terpisah Bupati Malang HM Sanusi MM Juga manyapaikan bahwa Pemkab Malang hanya menyiapkan lahan. Perlu diketahui lahan tersebut harus aset Pemkab Malang dan bukan lahan sengketa.
“Gedung, sarana, prasarana, sampai SDM semuanya dari pemerintah pusat. Biaya satu sekolahnya sekitar Rp 100 miliar, dengan adanya RS, anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera bisa bersekolah tanpa mengeluarkan biaya,” singkat Sanusi. (Prayitno)
Tinggalkan Balasan