Krusial.com — Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh Barat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Hal itu disampaikan Tarmizi saat mengumpulkan pimpinan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Aceh Barat dalam rapat bersama di Aula Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut diikuti perwakilan perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan hingga perbankan. Pemerintah daerah menggelar pertemuan itu untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
“Hari ini kami memanggil dan mengumpulkan semua perusahaan. Kami meminta komitmen perusahaan untuk peduli terhadap daerah, menjaga lingkungan dan peduli terhadap desa-desa di sekitarnya,” kata Tarmizi.
Ia menegaskan, aktivitas perusahaan jangan sampai mengganggu lahan pertanian maupun sumber air bersih masyarakat. Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan bagian penting dari sumber penghidupan dan pendapatan warga.
Selain persoalan lingkungan, Tarmizi meminta perusahaan turut memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, fasilitas kesehatan, Puskesmas dan Pustu, sekolah, hingga rumah ibadah.
“Kemudian perhatikan jalan, jembatan, kesehatan misalnya Puskesmas dan Pustu, sekolah, masjid dan lainnya. Kami juga meminta perusahaan melakukan reboisasi dan penghijauan, mengingat suhu dan dampak El Nino ke depan semakin tinggi,” ujarnya.
Tarmizi juga meminta perusahaan melakukan reklamasi terhadap lahan yang telah digunakan dalam aktivitas usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Perusahaan juga kami minta melakukan reklamasi terhadap bekas kegiatan mereka, karena saat ini sudah mulai muncul atau meningkat kasus penyakit malaria,” katanya.
Pemda Minta CSR Selaras dengan Program Pemerintah
Dalam pertemuan itu, Tarmizi juga menyinggung pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah. Ia meminta perusahaan tidak sepenuhnya menentukan sendiri program CSR tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang telah dipetakan pemerintah.
Menurutnya, kondisi fiskal Aceh Barat yang terbatas membuat kolaborasi dengan dunia usaha menjadi penting untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kami meminta program CSR itu minimal setengahnya berasal dari usulan program Pemda. Fiskal kita lemah dan sumber anggaran daerah sangat sedikit, sehingga bisa dibantu melalui program CSR,” jelasnya.
Ia menegaskan, perusahaan tetap dapat mengelola dan melaksanakan program tersebut di lapangan, termasuk melakukan audit terhadap penggunaan anggarannya. Pemerintah dan perusahaan nantinya dapat melakukan evaluasi bersama untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran.
“Kami tidak meminta bantuan dalam konteks profit sharing. Yang kami minta adalah program melalui dana kewajiban CSR perusahaan yang satu persen wajib untuk daerah. Programnya saja untuk membantu daerah,” tegas Tarmizi.
Dorong Dukungan Perusahaan untuk PSN
Selain program daerah, Tarmizi turut meminta dukungan perusahaan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas Presiden, salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Ia mengatakan, dukungan dunia usaha dibutuhkan untuk membantu kebutuhan pendukung program tersebut, termasuk pekerjaan penimbunan.
“Selanjutnya ada program PSN, program prioritas Presiden seperti Sekolah Rakyat, timbunannya dibantu. Itu yang kami minta komitmen hari ini. Nanti akan ada pertemuan lagi dengan direksi perusahaan untuk memperkuat komitmen ini,” ujarnya.
Namun, Tarmizi menyebut terdapat dua perusahaan BUMN yang menurutnya tidak dapat memberikan dukungan terhadap program PSN tersebut, yakni PT PLN dan Pertamina.
Ia mengatakan, secara umum respons perusahaan yang hadir dalam pertemuan cukup baik. Meski demikian, pemerintah daerah akan tetap melakukan pengawasan, terutama terhadap perusahaan yang aktivitasnya berkaitan langsung dengan lingkungan.
Minta 70 Persen Pegawai Perusahaan Cek Kesehatan di RSUD CND
Pada kesempatan tersebut, Tarmizi juga mendorong perusahaan memanfaatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Ia menyebut selama ini pemeriksaan kesehatan atau medical check-up pegawai perusahaan lebih banyak dilakukan di klinik maupun rumah sakit swasta.
Karena itu, ia meminta perusahaan mengarahkan sebagian pegawainya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Cut Nyak Dhien (CND) Meulaboh.
“Tujuh puluh persen pegawai perusahaan kami minta untuk melakukan medical check-up di RSUD CND,” kata Tarmizi.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Aceh Barat. ***
Tinggalkan Balasan