Krusial.com – Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian mahasiswa dalam diskusi yang digelar Gerakan Mahasiswa Aceh Selatan (GERMA) bersama HMPS Poltekkes Kemenkes Aceh Selatan, Sabtu (15/8/2026).
Diskusi tersebut digelar dalam rangka refleksi 21 tahun MoU Helsinki dan 81 tahun Indonesia Merdeka, dengan mengangkat tema “Perhatian Mahasiswa terhadap Otonomi Khusus (Otsus) Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Aceh Selatan.”
Wakil Ketua HMPS Poltekkes Kemenkes Aceh Selatan, Atha Maulana, mengatakan peningkatan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses.
Menurut Atha, pembangunan sektor kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas maupun pengadaan sarana kesehatan.
Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, kelengkapan fasilitas, obat-obatan, sistem rujukan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan layak.
“Pemerataan kesehatan bukan hanya tentang adanya fasilitas kesehatan, tetapi bagaimana masyarakat di pelosok bisa mendapatkan pelayanan yang sama, cepat, dan berkualitas seperti masyarakat di wilayah perkotaan,” ujar Atha dalam diskusi.
Dana Otsus Diminta Beri Dampak Nyata
Atha menilai keberadaan dana Otonomi Khusus (Otsus) harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Aceh Selatan.
Menurutnya, pengalokasian anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis masing-masing wilayah.
Hal tersebut dinilai penting mengingat sejumlah wilayah di Aceh Selatan memiliki karakter geografis yang menyebabkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tidak selalu mudah.
Selain persoalan anggaran, Atha juga mendorong adanya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pembangunan kesehatan.
Menurutnya, mahasiswa, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, dapat mengambil peran sebagai bagian dari kontrol sosial dengan menyampaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat berdasarkan temuan di lapangan.
“Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal kebijakan publik. Apa yang kami temukan di lapangan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Kesehatan Harus Menjangkau Pelosok
Diskusi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan mengenai arah pembangunan Aceh Selatan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Atha berharap momentum 21 tahun MoU Helsinki dan 81 tahun Indonesia Merdeka tidak hanya menjadi kegiatan untuk mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Harapannya, pembangunan kesehatan ke depan benar-benar menyentuh masyarakat sampai ke pelosok Aceh Selatan. Karena kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat dan tidak boleh dibatasi oleh jarak maupun kondisi wilayah,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan DEMA STAI Aceh Selatan dan mahasiswa Politeknik Aceh Selatan.
Diskusi berlangsung dalam suasana santai dan terbuka. Para mahasiswa memanfaatkan forum tersebut untuk bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan pembangunan, khususnya terkait pendidikan dan kesehatan di Aceh Selatan.
Tinggalkan Balasan