Krusial.com — Realisasi dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Aceh Barat mencapai 41,93 persen hingga periode 25–30 September 2026. Capaian tersebut menempatkan Aceh Barat di posisi tiga besar kabupaten/kota dengan realisasi dana bencana tertinggi di Provinsi Aceh.

Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, realisasi anggaran tercatat Rp28,56 miliar dari total pagu Rp68,12 miliar. Capaian tersebut berada di bawah Aceh Selatan sebesar 63,91 persen dan Pidie 62,82 persen.

Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr Kurdi, mengatakan data tersebut merupakan laporan terbaru yang telah masuk dalam pemantauan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

“Untuk tambahan TKD, realisasinya kita tiga besar dari seluruh kabupaten/kota se-Aceh, sekarang sudah 41 persen. Kita konsisten mencatat realisasi dan melaporkan serapan anggaran tambahan TKD 2026 secara berkala,” kata Kurdi kepada Krusial, Rabu (30/9/2026).

BACA JUGA
Demisioner DEMA STAIN TDM Desak Kampus Transparan soal Anggaran dan Dugaan Pelecehan SeksualKinerja Bank Aceh Syariah hingga September 2026 Tumbuh, DPK Capai Rp27,58 TriliunSayuti Achmad Masuk Bursa, Tiga Kandidat Bertarung Rebut Posisi Ketua PWI Aceh

Kurdi menyebut anggaran tersebut tersebar dalam 328 paket kegiatan pada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas PUPR menjadi OPD dengan jumlah paket terbanyak, yakni 108 paket dengan pagu anggaran Rp32,44 miliar.

Dari pemantauan periode tersebut, sembilan OPD masih berada dalam status merah, yakni BPBD, Disperindagkop UKM, Disbunnak, Dinas Pangan, Dinas Dayah, DLH, Satpol PP, Disdikbud dan Perkim. Sementara Dinkes berstatus kuning, sedangkan PUPR, Dinsos, DPTPHP, BPKD dan DKP berada dalam status hijau.

Secara keseluruhan, OPD berstatus hijau mencatat persentase realisasi rata-rata 33,33 persen. Dinkes yang memiliki tujuh paket berada pada 6,67 persen, sedangkan kelompok OPD berstatus merah tercatat 60 persen dari seluruhnya.

Menurut Kurdi, masih rendahnya realisasi pada sejumlah OPD disebabkan beberapa paket kegiatan masih berada pada tahap penetapan pemenang penyedia. Pemkab Aceh Bara, kata dia, terus mendorong percepatan penarikan uang muka agar pekerjaan segera berjalan dan serapan anggaran menngkat.

Pelaksanaan paket tersebut, menggunakan sejumlah metode pengadaan, antara lain Pengadaan Langsung, Tender, Swakelola dan E-Katalog.

“Yang berstatus merah karena baru penetapan pemenang, kita dorong percepatan penarikan uang muka. Di pertengahan Oktober sebagian besar sudah hijau,” ujar Kurdi.

Kurdi mengungkapkan realisasi keuangan tertinggi saat ini tercatat pada Dinas PUPR disusul BPKD. PUPR dari pagu Rp32,44 miliar, realisasi telah mencapai Rp15,78 miliar atau 48,6 persen. BPKD dari pagu Rp15,34 miliar, realisasinya Rp7,36 miliar atau 47,96 persen.

Pemkab Aceh Barat, disebutkan Kurdi, terus memantau perkembangan realisasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai jadwal serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

“Saat ini masih on target dan semua SKPK akan mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ada,” kata Kurdi.

Sebelumnya, realisasi dana tambahan TKD Aceh Barat pada periode 18–25 September 2026 dilaporkan mengalami stagnasi. Pemerintah Aceh mencatat realisasinya saat itu berada di angka 24,79 persen. Namun dalam laporan terbaru ini, Aceh Barat mengalami progres signifikan. ***