Krusial.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan aman dan nyaman.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut Ramadan di Banda Aceh, Senin (16/2/2026). Pemerintah memprioritaskan pemindahan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) yang lebih layak.
M. Nasir menegaskan stabilitas kebutuhan pokok dan kelayakan tempat tinggal menjadi perhatian utama menjelang Ramadan. Saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun, namun masih terdapat warga yang bertahan di tenda darurat.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” ujarnya.
Selain pembangunan huntara, pemerintah telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan rumah, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap berlanjut.
Terkait logistik, Sekda mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial. Ia meminta distribusi bantuan dilakukan berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.
“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, serta pemerintah kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” katanya.
Di sektor kesehatan, sebanyak 307 dari 309 puskesmas telah kembali beroperasi. Namun, Sekda meminta penguatan layanan hingga tiga bulan ke depan, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan pendampingan psikososial bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi prioritas.
Pada sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75 persen. Sekda menginstruksikan agar kebutuhan siswa, seperti buku dan seragam, segera dipenuhi melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait.
Pemerintah Aceh juga menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam satu bulan ke depan. Pembangunan jembatan bailey menjadi solusi prioritas yang ditargetkan rampung pada Juli mendatang.
Di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung perekonomian petani.
Mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah akan menggelar operasi pasar. Selain itu, Sekda meminta PT PLN (Persero) memberikan kebijakan khusus bagi warga terdampak bencana.
Menyikapi peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, Sekda meminta tim SAR tetap siaga 24 jam dan memperkuat sistem mitigasi berdasarkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya.
“Kami akan menyurati PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Langkah ini penting untuk meringankan beban warga dan menjaga stabilitas ekonomi,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan