Krusial.com – Pemerintah Aceh terus memperkuat tata kelola komoditas nilam melalui penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) dan pengembangan industri hilir guna menciptakan stabilitas harga serta meningkatkan daya saing minyak nilam Aceh di pasar internasional.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan, upaya tersebut menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani maupun pelaku usaha minyak nilam.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Nurlis menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh pada Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, Gubernur Aceh sebelumnya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam di Aceh.
Rapat koordinasi dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Irza, serta dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini, Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (BPDSBTPHP) Distanbun Aceh Habiburrahman, perwakilan Bank Aceh, serta PT Razma Agro Jayana.
Permintaan Dunia Tinggi, Petani Masih Hadapi Kendala
Dalam rapat tersebut terungkap adanya paradoks dalam industri nilam Aceh. Di satu sisi, permintaan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru mampu memenuhi sekitar 1.600 ton per tahun.
Indonesia saat ini memasok sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia, dengan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Aceh.
Minyak Nilam Aceh dikenal memiliki kualitas unggul karena kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi. Kualitas tersebut menjadikan minyak nilam Aceh sebagai standar blending agent bagi produk dari berbagai negara dan banyak digunakan dalam industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi.
Namun demikian, sektor hulu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga akibat permainan spekulan, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum adanya standar budidaya yang seragam, serta kualitas bahan baku yang belum homogen.
SRG dan Industri Refinery Jadi Solusi
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Irza, mengatakan salah satu rekomendasi utama rapat adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai instrumen untuk melindungi petani dari gejolak harga.
“Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, diperlukan Sistem Resi Gudang bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” ujar Robby.
Selain itu, guna memenuhi kebutuhan pasar internasional, industri nilam Aceh harus memenuhi empat syarat utama, yakni jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, serta sistem ketertelusuran (traceability) berbasis digital.
Karena itu, Pemerintah Aceh juga mendorong pembangunan industri refinery sebagai bagian dari strategi hilirisasi agar nilai tambah komoditas nilam dapat dinikmati di dalam daerah.
Perkuat Ekosistem Industri Nilam
Pemerintah Aceh berencana mengusulkan penerapan Sistem Resi Gudang untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan, sekaligus memperkuat pembinaan petani secara terpadu dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas petani nilam Aceh.
Selain itu, pemerintah juga akan membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta masyarakat untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, pengembangan industri, dan pemasaran Nilam Aceh secara berkelanjutan.
Pemerintah Aceh optimistis bahwa melalui penguatan tata kelola, penerapan SRG, pembangunan industri refinery, serta pembinaan petani yang berkesinambungan, komoditas Nilam Aceh akan semakin berdaya saing di pasar global.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas peluang ekspor, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkokoh posisi Aceh sebagai salah satu pusat produksi minyak nilam berkualitas terbaik di dunia.***
Tinggalkan Balasan