Krusial.com – Dinamika kerusuhan yang terjadi pada momentum Hari Damai Aceh, termasuk penaikan Bendera Bintang Bulan, menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Minggu (16/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), setelah sebelumnya mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan rapat digelar untuk mencari akar persoalan sekaligus merumuskan langkah penyelesaian atas sejumlah peristiwa menonjol yang terjadi sehari sebelumnya.
“Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusuhan yang terjadi di Aceh,” kata Nurlis.
Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh pada Sabtu (15/8/2026).
Di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan.
Sementara di Pendopo Gubernur Aceh yang berada tidak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman, terjadi perusakan lambang negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, serta penaikan Bendera Bintang Bulan.
Forkopimda Dorong Pendekatan Persuasif
Nurlis mengatakan rapat Forkopimda berlangsung sekitar dua jam dan dihadiri seluruh unsur Forkopimda Aceh.
Dari rapat tersebut, sejumlah rekomendasi disepakati sebagai langkah menjaga situasi keamanan dan mencegah terjadinya kembali aksi serupa.
Salah satu rekomendasi utama adalah menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.
Seluruh pihak juga diminta menahan diri serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani persoalan yang berkembang.
“Semua pihak diminta menahan diri, mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasif,” ujar Nurlis.
Forkopimda juga mendorong penguatan komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah berkembangnya ketegangan sekaligus memastikan persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog.
Pemerintah dan DPRA Konsultasi ke Mendagri
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian dalam rapat adalah mengenai penggunaan Bendera Bintang Bulan.
Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna memperoleh kepastian hukum terkait persoalan tersebut.
Langkah konsultasi itu dinilai penting agar persoalan bendera dapat ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak menjadi pemicu ketegangan di tengah masyarakat.
Selain persoalan hukum, Forkopimda juga menekankan pentingnya membangun komunikasi publik yang menenangkan dan tidak memperkeruh suasana.
“Semua pihak diminta membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan melalui imbauan,” kata Nurlis.
Menurutnya, perdamaian Aceh juga harus ditegaskan sebagai fondasi bersama dalam membangun Aceh ke depan.
Dek Fadh: Cari Solusi Terbaik untuk Rakyat Aceh
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan Aceh.
Ia memastikan berbagai persoalan yang dinilai menjadi pemicu kerusuhan telah dibahas dalam rapat Forkopimda.
“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Dek Fadh di Banda Aceh, Minggu (16/8/2026).
Pemerintah Aceh berharap langkah bersama tersebut dapat mencegah terulangnya aksi serupa sekaligus menjaga suasana damai yang telah menjadi fondasi kehidupan masyarakat Aceh selama lebih dari dua dekade.
Dalam situasi yang masih sensitif, seluruh elemen masyarakat diharapkan mengedepankan ketenangan, komunikasi, serta penyelesaian melalui jalur hukum dan dialog.
Pesan utama rapat Forkopimda kali ini jelas: menjaga perdamaian Aceh menjadi kepentingan bersama, sementara persoalan yang masih menyisakan perbedaan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan komunikasi, bukan melalui aksi yang berpotensi memicu konflik baru.***
Tinggalkan Balasan