Krusial.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,25 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2027. Sementara total belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,28 triliun.

Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SP MM dalam pembukaan Rapat Paripurna ke-VII Masa Sidang III DPRK Aceh Barat terkait pembahasan dan penetapan Rancangan APBK 2027 di ruang sidang utama kantor DPRK, Jumat (13/11/2026).

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.250.013.392.044, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.289.886.422.836. Adapun pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp39.873.030.792.

Tarmizi mengatakan, rincian rancangan APBK 2027 telah diselesaikan oleh pemerintah daerah sesuai hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRK Aceh Barat.

Menurutnya, penyusunan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia mengakui, penyusunan anggaran masih dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan dalam menentukan prioritas belanja.

“Kondisi ini menuntut kita untuk lebih cermat dalam menentukan alokasi anggaran, memperkuat optimalisasi pendapatan asli daerah, serta memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Tarmizi.

Untuk tahun 2027, arah pembangunan Aceh Barat difokuskan pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas di berbagai sektor. Prioritasnya meliputi pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta pelestarian lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Tarmizi menegaskan, seluruh program tersebut harus disusun secara terukur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Ia juga meminta pimpinan dan anggota DPRK memberikan masukan serta catatan terhadap rancangan APBK yang sedang dibahas. Menurutnya, pandangan legislatif diperlukan untuk menyempurnakan perencanaan anggaran agar lebih realistis dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Kepada seluruh kepala perangkat daerah, Tarmizi mengingatkan agar setiap program dan kegiatan memiliki target yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Keterbatasan anggaran harus jadi dorongan untuk bekerja lebih kreatif, inovatif dan mengutamakan hasil serta manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Tarmizi menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama pembahasan APBK 2027 berlangsung. Pengecualian hanya diberikan untuk kepentingan mendesak dengan persetujuan dirinya.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan rancangan APBK 2027 sebelum ditetapkan menjadi anggaran daerah. ***