Krusial.com — Polres Aceh Barat terus menelusuri dugaan permainan harga gas LPG subsidi 3 kilogram yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) hingga Rp40 ribu. Meski belum menemukan bukti tindak pidana dalam inspeksi mendadak (sidak), kepolisian memastikan penyelidikan terhadap praktik tersebut masih berlanjut.

Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SP MM memeriksa sejumlah agen dan pangkalan LPG pada Sabtu (7/11/2026) kemarin. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta kesesuaian harga jual dengan ketentuan pemerintah.

Agus mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, petugas belum menemukan barang bukti maupun perbuatan pidana yang dapat ditindak langsung. Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan upaya kepolisian untuk mengungkap dugaan penyimpangan distribusi LPG bersubsidi.

“Hari ini kita belum menemukan barang bukti maupun perbuatan pidana yang bisa kita amankan. Tetapi, penyelidikan akan terus kita lakukan, baik saat ini maupun ke depannya,” kata Agus, menegaskan.

Ia menjelaskan, dugaan yang menjadi perhatian polisi saat ini bukan pengoplosan gas, melainkan praktik penjualan LPG 3 kilogram dengan harga melampaui HET. “Kalau untuk pengoplosan, sampai saat ini di Aceh Barat belum ada. Yang masih ada indikasinya adalah menaikkan harga di atas HET,” jelas Agus.

Untuk menelusuri persoalan tersebut, Satreskrim Polres Aceh Barat akan mengembangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat dan temuan yang beredar di media sosial.

Setiap informasi, menurut AKBP Agus, akan diperiksa guna memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam mekanisme penjualan maupun penyaluran LPG bersubsidi.

Diketahui, sidak yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu menyasar Agen LPG 3 Kg PT Megah Abadi Padantya di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan. Tim kemudian melanjutkan pemeriksaan ke pangkalan Cipin Gas LPG di Desa Ujong Kalak.

Di kedua lokasi tersebut, petugas mengecek pasokan dan jalur penyaluran serta meminta penjelasan pengelola terkait kondisi distribusi dan kendala yang dihadapi.

Pengawasan juga diarahkan pada ketepatan sasaran penerima subsidi. Sebab, LPG 3 kilogram diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, yakni rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Selain harga jual, petugas turut mencermati kemungkinan pemindahan isi LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi serta penyaluran ke luar wilayah yang telah ditetapkan. Kondisi tabung dan peralatan pendukung distribusi juga menjadi bagian dari pemeriksaan.

Usai menelusuri jalur distribusi LPG, rombongan melanjutkan sidak ke Pasar Bina Usaha di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan. Pemeriksaan di pasar tersebut difokuskan pada perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok, termasuk mengantisipasi penimbunan serta praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

Kegiatan itu turut dihadiri Sekda Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi, Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi, Kasat Pol PP/WH Azim, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Pemeriksaan juga melibatkan personel Satreskrim, Unit Tipidter, dan Unit Jatanras Polres Aceh Barat.

Polres Aceh Barat mengimbau masyarakat agar melaporkan apabila menemukan penjualan LPG 3 kilogram di atas HET atau dugaan penyalahgunaan distribusi. Informasi tersebut akan menjadi bahan bagi kepolisian untuk menelusuri dan memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum. ***