Krusial.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa terus mempercepat proses pemetaan batas gampong di wilayah tersebut. Hasil pemetaan nantinya akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Selatan tentang batas desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Selatan, Safril, S.Sos., mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian administrasi kewilayahan setiap gampong.
Hal itu disampaikannya di Tapaktuan, Sabtu (7/11/2026).
Safril menjelaskan, berdasarkan progres yang telah berjalan, tim dalam waktu relatif singkat telah melakukan pelacakan (tracking) titik koordinat batas di sejumlah gampong di Kecamatan Tapaktuan.
Gampong yang telah dilakukan pelacakan titik koordinat meliputi Gampong Pasar, Tepi Air, Hulu, Hilir, dan Padang. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di Gampong Lhok Ketapang, Air Berudang, Gunung Kerambil, Panjupian, Lhok Rukam, dan Air Pinang.
“Gampong yang telah mempunyai dokumen kesepakatan bersama antargampong dan telah diambil titik koordinatnya akan segera diproses pada tahapan selanjutnya oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk diterbitkan Peraturan Bupati Aceh Selatan,” kata Safril.
Ia menambahkan, proses penetapan batas gampong akan terus berlanjut pada tahun berikutnya. Pemerintah daerah berharap seluruh gampong di Kabupaten Aceh Selatan nantinya memiliki regulasi batas wilayah yang jelas.
Safril juga menegaskan bahwa penetapan batas desa merupakan bagian dari penataan administrasi kewilayahan dan tidak serta-merta memengaruhi hak kepemilikan aset, baik milik perseorangan maupun lembaga. Menurutnya, persoalan hak kepemilikan tanah dan aset merupakan kewenangan instansi pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Karena itu, ia mengimbau seluruh pemerintah gampong yang berbatasan langsung agar segera menyelesaikan dokumen kesepakatan tapal batas melalui musyawarah dan mufakat dengan mengedepankan kepentingan bersama.
“Dengan demikian, dokumen kesepakatan tapal batas gampong dapat segera diwujudkan di masing-masing wilayah. Perselisihan antargampong hendaknya dikesampingkan dan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan,” ujarnya.
Safril juga meminta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penegasan batas wilayah. Warga yang memiliki dokumen awal terkait batas gampong diharapkan dapat menunjukkannya kepada tim sebagai bahan pendukung.
Dokumen tersebut antara lain sertifikat tanah, akta tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan hak asal-usul dan sejarah wilayah gampong.
Ia menegaskan, keterlibatan seluruh komponen masyarakat, terutama warga dari gampong yang berbatasan langsung, sangat diperlukan agar proses penetapan dan penegasan batas dapat berjalan lancar serta menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.
Melalui upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berharap seluruh gampong memiliki kepastian batas administrasi kewilayahan sehingga dapat mendukung tertib pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.***

Tinggalkan Balasan