Krusial.com – Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan kebijakan pemerintah. Kesadaran individu serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar nilai-nilai Islam benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tgk. Bustamam Usman, S.H.I., M.A., dalam khutbah Jumat di Masjid Darul Falah, Cot Keu Eung, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (30/10/2026).

Dalam khutbah bertema “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh” tersebut, ia menjelaskan bahwa secara bahasa syariat berarti jalan menuju sumber air. Sementara secara istilah, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablumminallah) serta hubungan antarsesama manusia (hablumminannas).

Menurutnya, pelaksanaan syariat Islam di Aceh memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kedua regulasi tersebut menjadi dasar penerapan syariat Islam sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Namun, ia mengingatkan bahwa syariat Islam tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas persoalan ibadah atau penegakan hukum.

Penerapannya harus mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, muamalah, syiar Islam, hingga tata kelola pemerintahan.

Ia mengakui bahwa berbagai qanun telah diterbitkan sebagai landasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Akan tetapi, keberadaan regulasi tersebut harus diiringi dengan pengamalan nilai-nilai Islam oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah membutuhkan kesiapan semua pihak. Pemerintah, individu, dan masyarakat Muslim merupakan tiga komponen utama yang menjadi pilar penegakannya di Aceh,” ujarnya.

Pemerintah, Keluarga, dan Masyarakat Punya Peran

Tgk. Bustamam menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam menyiapkan regulasi, melakukan pembinaan, serta menyosialisasikan syariat Islam kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut tidak akan mencapai hasil optimal tanpa dukungan individu dan lingkungan sosial.

Menurutnya, masih adanya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam menunjukkan bahwa kesadaran bersyariat di tengah masyarakat perlu terus diperkuat. Perilaku seperti perjudian, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta pengabaian kewajiban agama menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menyalahkan pemerintah ketika menemukan berbagai penyimpangan. Setiap individu perlu melakukan introspeksi dan menjalankan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam membina keluarga serta mendidik generasi muda.

Orang tua, misalnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. Pendidikan keluarga menjadi fondasi penting agar anak mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam, termasuk dalam berpakaian, bergaul, dan menjalankan kewajiban agama.

Karena itu, kritik terhadap pelaksanaan syariat Islam harus disertai kesediaan setiap orang untuk memperbaiki diri. Regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diikuti kesadaran dan keteladanan masyarakat.

Penegakan Syariat Harus Berangkat dari Keimanan

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penegakan syariat Islam berkaitan erat dengan kekuatan akidah dan ketakwaan setiap Muslim. Kesadaran bahwa Allah Swt. senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia diharapkan melahirkan kepatuhan yang tulus, baik ketika seseorang berada sendirian maupun di tengah masyarakat.

Menurutnya, penerapan syariat Islam tidak cukup hanya bertumpu pada pengawasan dan sanksi hukum. Kesadaran beragama harus tumbuh dari keyakinan dan pemahaman yang benar sehingga umat Islam menjalankan ajaran agama atas dasar keimanan dan tanggung jawab.

Ia menilai perilaku masyarakat merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sebagai daerah yang dikenal memiliki tradisi dan identitas Islam yang kuat, Aceh diharapkan mampu menunjukkan keselarasan antara identitas tersebut dan perilaku masyarakatnya.

“Betapapun hebatnya peran pemerintah dalam menyiapkan regulasi, melakukan sosialisasi, dan menyediakan anggaran, pelaksanaan syariat Islam tidak akan berjalan tertib apabila individu dan masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengamalkannya,” pesannya.

Di akhir khutbah, ia mengajak umat Islam di Aceh menjadikan pelaksanaan syariat Islam sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan pembinaan, orang tua harus mendidik keluarga dengan nilai-nilai agama, sedangkan masyarakat perlu membangun lingkungan yang mendukung kebaikan dan mencegah kemungkaran.

“Dengan sinergi ketiga unsur tersebut, pelaksanaan syariat Islam di Aceh diharapkan tidak berhenti pada aturan formal, tetapi benar-benar tercermin dalam akhlak, kehidupan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam,” pungkas Wakil Ketua PW MUNA Kota Banda Aceh tersebut.***