Krusial.com — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong percepatan realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Provinsi yang hingga September 2026 baru mencapai 30,6 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH mengatakan, percepatan diperlukan karena anggaran tersebut melekat pada sejumlah program yang pelaksanaannya harus segera dikejar, baik dari sisi fisik maupun keuangan.
“Untuk Aceh Barat tahun 2026 ini ada 39 paket yang anggarannya bersumber dari DAK dan BKK Provinsi dengan jumlah anggaran yang berbeda-beda,” kata Kurdi dalam kegiatan Pra-Rapim terkait DAK dan BKK di Aula Dinas PUPR Aceh Barat, Rabu (9/9/2026).
Dari total tersebut, pagu DAK tercatat sekitar Rp21,5 miliar, sedangkan BKK yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Aceh mencapai sekitar Rp10 miliar.
Kurdi menyebutkan, pelaksanaan program itu melibatkan enam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Namun, capaian realisasi keuangan masih belum merata.
Dari enam SKPK tersebut, tiga di antaranya mulai bergerak dari status kuning menuju hijau dengan tingkat realisasi keuangan sekitar 40 hingga 50 persen. Sementara tiga SKPK lainnya masih berada dalam kategori merah.
Menurut Kurdi, kondisi tersebut menjadi perhatian karena DAK dan BKK memiliki karakteristik pembiayaan serta mekanisme penyaluran yang perlu diikuti secara tepat waktu.
“Kita berharap seluruh OPD yang menangani DAK dan BKK bisa menyelesaikan pekerjaannya, termasuk melalui transfer keuangan dari KPPN yang saat ini sudah tahap kedua. Kita harapkan tahap ketiga juga dapat diselesaikan,” ujarnya.
Ia meminta masing-masing SKPK tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga mempercepat progres pekerjaan di lapangan. Sinkronisasi antara progres fisik dan keuangan dinilai penting agar realisasi anggaran tidak tertinggal dari pelaksanaan kegiatan.
“Percepatan realisasi DAK dan BKK harus dilakukan melalui percepatan fisik serta kolaborasi antarsatuan kerja yang ada,” kata Kurdi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selanjutnya akan mengevaluasi perkembangan masing-masing paket untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran berjalan sesuai target. ***
Tinggalkan Balasan