Krusial.com – Forum Silaturahmi Masyarakat Aceh Selatan (FOSMAS) menggelar forum diskusi bertajuk “Evaluasi, Capaian, dan Tantangan dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Aceh Selatan” di Gedung Pertemuan Kecamatan Kluet Utara, Senin (10/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mengawal roda pemerintahan agar arah pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, anggota DPRK Aceh Selatan Novi Rosmita, SE., M.Kes., menyampaikan bahwa upaya pemerintah memperluas akses dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat mulai menunjukkan perkembangan.
Menurutnya, salah satu indikatornya terlihat dari semakin banyaknya posyandu aktif yang tersebar di berbagai wilayah dan menjadi bagian penting dalam memperluas layanan kesehatan dasar masyarakat.
“Capaian pemerataan kesehatan terlihat jelas dari bertambahnya ratusan posyandu aktif serta perluasan layanan dasar kesehatan,” ujar Novi Rosmita.
Ia menjelaskan, posyandu kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mulai berperan dalam pencegahan penyakit, deteksi dini, serta edukasi mengenai pola hidup sehat.
Penguatan layanan tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang memiliki keterbatasan akses, memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih setara.
Novi juga menilai penguatan peran kader, peningkatan fasilitas, serta pendekatan pelayanan yang lebih proaktif menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRK Aceh Selatan Alja Yusnadi menegaskan bahwa pembangunan inklusif harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang berada di pelosok gampong.
Menurutnya, pembangunan inklusif tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan akses, keadilan sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi urat nadi perekonomian warga. Karena itu, pembangunan infrastruktur seperti perbaikan irigasi, jalan usaha tani dan fasilitas pendukung pertanian menjadi prioritas untuk memastikan petani mendapatkan kepastian pasokan air dan kemudahan distribusi hasil panen,” jelasnya.
Selain pertanian dan perkebunan, Alja mendorong pemerintah memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui peningkatan akses pelatihan, permodalan, serta digitalisasi pemasaran.
Program pemberdayaan ekonomi tersebut, kata dia, perlu memberikan ruang lebih besar bagi pemuda, perempuan, serta kelompok rentan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
Ia menilai Aceh Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan berkeadilan apabila kekayaan sumber daya alam diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia serta kebijakan pembangunan yang inklusif.
Dari sisi pendidikan, akademisi Tgk. Ilham Mirsal menilai integrasi nilai keagamaan dengan peningkatan kualitas pendidikan menjadi faktor penting dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarkecamatan, baik di kawasan pesisir maupun pedalaman.
“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, melainkan dari sejauh mana masyarakatnya cerdas, berakhlak mulia dan berdaya saing. Syariat Islam memberikan landasan moral, sementara pendidikan memberikan penguasaan ilmu pengetahuan,” katanya.
Ia menyebutkan tiga prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam pemerataan pendidikan di Aceh Selatan.
Pertama, pemerataan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Kedua, penguatan dayah dan pendidikan keagamaan melalui integrasi kurikulum umum dengan pendidikan berbasis dayah. Ketiga, memperluas akses beasiswa serta bantuan pendidikan bagi masyarakat.
Menurutnya, pendidikan yang berkualitas dan penguatan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.
Sementara itu, Kabid Sarpras Bappeda Aceh Selatan Ria Darma, ST., MT., mengatakan pemerataan pembangunan menjadi isu penting mengingat kondisi geografis Aceh Selatan yang membentang luas di kawasan pantai barat-selatan Aceh.
Ia menjelaskan, pembangunan Aceh Selatan dalam beberapa tahun terakhir diarahkan pada upaya menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, ketimpangan antara pusat pertumbuhan dan sejumlah kecamatan masih menjadi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Untuk mewujudkan pembangunan di Aceh Selatan, dibutuhkan kerja sama agar akses layanan dan pembangunan dapat tercapai sebagaimana harapan bersama,” kata Ria.
Forum diskusi FOSMAS tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan antara pemerintah, legislatif, akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta masyarakat.
Melalui forum tersebut, berbagai masukan diharapkan dapat menjadi bahan dalam merumuskan arah pembangunan Aceh Selatan yang lebih merata, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama.***
Tinggalkan Balasan