Krusial.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp1,356 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Proyeksi itu disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM saat menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRK Aceh Barat, Rabu (5/8/2026).
Tarmizi menjelaskan, pendapatan daerah pada 2027 diperkirakan mencapai Rp1,320 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,356 triliun dengan pembiayaan daerah sekitar Rp36,5 miliar. Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kemampuan fiskal, serta kebutuhan riil masyarakat.
“Dokumen KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Seluruh kebijakan yang disusun diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Aceh Barat,” kata Tarmizi.
Ia mengatakan, pemerintah menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas utama, yakni peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus pembangunan tahun depan.
Dalam dokumen perencanaan tersebut, Pemkab Aceh Barat juga menetapkan sejumlah target makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,30 hingga 6,20 persen, tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi sekitar 5,20 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 76,73, tingkat kemiskinan turun ke kisaran 14,50–15,50 persen, Indeks Gini berada di angka 0,250, serta inflasi dijaga pada rentang 2,50–3,50 persen.
Tarmizi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRK dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. Menurutnya, masukan dari legislatif akan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan dokumen perencanaan agar setiap program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Aceh Barat. ***
Tinggalkan Balasan